SUARACELEBES.COM, JAKARTA — Dinamika politik yang terjadi menyusul pengunduran diri Wakil Presiden secara resmi ke MPR memicu gelombang perhatian serius dari kalangan pengamat ekonomi dan pelaku pasar. Peristiwa besar di pucuk pimpinan eksekutif ini dinilai berpotensi memicu sikap wait and see di kalangan pelaku usaha apabila proses suksesi serta koordinasi lintas kementerian tidak dikelola secara konstitusional dan transparan.
Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (Etos Politica), Najamuddin Arfah, menyoroti bahwa stabilitas psikologis pasar sangat bergantung pada kepastian transisi kelembagaan yang cepat dan terukur.
“Pasar, dalam hal ini saham atau IHSG sebenarnya tidak pernah alergi terhadap perubahan politik, tetapi musuh terbesar pelaku modal adalah ketidakpastian yang berlarut-larut. Proses suksesi dan koordinasi lintas kementerian pasca pengunduran diri Wakil Presiden harus dikelola secara konstitusional dan transparan agar pelaku usaha tidak terjebak dalam sikap wait and see,” tegas alumni Magister (S2) Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Najamuddin mengingatkan bahwa tahun 2027 merupakan batu loncatan yang sangat penting dalam pembangunan nasional menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Namun, menurutnya, momentum transisi anggaran tersebut justru bertepatan langsung dengan guncangan politik di pucuk pimpinan eksekutif.
“Tahun 2027 adalah batu loncatan utama,l menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian bahwa agenda ekonomi tidak tersandera negosiasi politik elite, terlebih kita memikul lonjakan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang menuntut eksekusi kebijakan secara konsisten,” ujarnya.
Selain menyoroti stabilitas politik di tingkat pusat, lembaga riset yang dipimpinnya juga memberikan catatan kritis mengenai adanya pergeseran fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan belanja prioritas pusat yang dibarengi dengan pengetatan ruang diskresi pada instrumen Transfer ke Daerah (TKD) dinilai memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak tertahan.
“Peningkatan belanja prioritas pusat yang dibarengi dengan pengetatan Transfer ke Daerah (TKD) perlu diawasi secara ketat. Tanpa mekanisme pengawasan dan sinkronisasi yang kuat, dikhawatirkan perputaran uang di tingkat lokal melambat dan pertumbuhan ekonomi daerah ikut tertahan,” jelas Najamuddin.
Sebagai langkah mitigasi agar tensi politik tidak merusak target pembangunan nasional, Etos Politica mendesak jajaran kabinet segera memperkuat koordinasi lintas sektoral dan menjaga transparansi kebijakan fiskal di hadapan publik.
“Tim ekonomi kabinet harus menjadi firewall atau benteng pertahanan untuk menjaga kepercayaan investor. Sistem komunikasi yang jelas dan kepastian pembagian koordinasi kementerian wajib segera disampaikan ke publik agar kompas fiskal 2027 tetap berjalan di rel yang benar,” pungkasnya.
