SUARACELEBES.COM, MAKASSAR Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto berpasangan dengan Wakil ketua DPRD Kota Makassar, Indira Mulyasari Pramastuti maju di pilwakot 2018 mendatang diduga telah memanfaatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara untuk menggalang massa.
Hal inilah menjadi temuan dari panwaslu Kota Makassar. Dari konfirmasi ke ketua Panwaslu Kota Makassar, Nursari menyebutkan Kadisnaker Makassar, staf Disnaker, Kesbangpol Makassar, dan Danton Damkar Makassar teribat politik praktis.
“Temuan ini juga telah kami serahkan kepada komisi ASN tanggal 24 November untuk diberikan sanksi terhadap ASN yang ikut terlibat politik praktis,” tuturnya, Jumat (1/11/2017).
Berikut Nama Nama ASN lingkup pemerintah Kota yang terlinat politik praktis ;
1. Kadisnaker Makassar, Irwan Bangsawan.
2.Sekertaris Kesbangpol Makassar, Ahmad Namsum
3 Danton Damkar Makassar, Hasbullah
4.Staf Disnaker Makassar, Tasmin Iddrus
Sebelumnya, akun Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, @Disnakermakassr yang sempat discrenshoot oleh @SupirPete2.
Lengkap dengan foto pasangan DIAmi, akun tersebut mengajak warga untuk menghadiri deklarasi yang akan digelar di Anjungan Pantai Losari. Bahkan di foto tersebut.
pengamat politik Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono. Menurutnya, ASN yang konsolidasi KTP untuk incumbent itu menurut UU ASN adalah melanggar.
“Itu aktivitas politik, sementara UU ASN melarang ASN berpolitik. Idealnya fungai ASN adalah bekerja untuk melayani publik, masyarakat, bukan penguasa,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut, Arief mengatakan, bukan semata-mata aturan Panwas tapi melainkan secara UU ASN tidak diperboleh berpolitik.
“Jadi, tidak semata-mata berdasarkan PKPU atau peraturan Panwas. Sudah atau belum masuk tahapan, ASN yang berpolitik, atau melakukan aktivitas politik, adalah ASN yang melanggar,” tutupnya.(*)
