SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Pembangunan Smelter di Kabupaten Bantaeng, hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Padahal mega proyek tersebut sejak dulu dibangga-banggakan Bupati Nurdin Abdullah. Lantas apakah ini hanya pencitraan semata?
Aliansi Peduli Pembangunan Daerah (Ampera) Sulawesi Selatan menggelar dialog Publik dengan tema “Menyoal Pembangunan di Kabupaten Bantaeng” di Warkop Bundu, Jalan Talasalapang, Makassar, Rabu (2/8).
Hadir sebagai naraseumber Ketua Umum Himpunan Aktivis Mahasiswa (HAM), Dedi Jalarambang. Ia dipanel dengan akademisi UIT Makassar, Irwan Patawari (Direktur Indowacana) dan aktivis Walhi, Muhammad Al Amin.
Dalam pemaparannya, Dedi Jalarambang mengatakan ketika bicara soal Kabupaten Bantaeng, pandangan semua orang menilai bahwa Bantaeng adalah kiblat dari seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan. Padahal, menurut Dedi, faktanya sangat memprihatinkan.
“Tapi berdasarkan fakta, apa yang ada di Kabupaten Bantaeng sangat miris yang ada di dalamnya. Bantaeng itu indah hanya tampak dengan fisiknya saja, namun sumber dayanya sangat miri,” tegas Dedi.
Dia mencontohkan rencana pembangunan smelter yang bisa saja menghilangkan satu kecamatan. Dia menegaskan pembangunan Smalter perlu untuk dikoreksi, lantaran hanya dapat merugikan daerah. Terlebih lagi, hingga saat ini hanya sekedar menjadi wacana saja.
“Lebih dari 6 triliun investasi yang diusulkan. Melihat pembangunan smalter di Kabupaten Bantaeng, masih banyak perlu dikoreksi terlebih dahulu. Lahan yang harus disediakan untuk pengembangan smalter itu 5 ribu hektar, yakni satu kecamatan pasti akan hilang,” tuturnya.
Tidak hanya itu. Menurutnya pembangunan smalter harus jauh dari pemukiman penduduk, sehingga pembangunan yang ada di Bantaeng masih sangat diragukan.
“Nah sementara pembangunan smeleter (Bantaeng) sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Jangan sampai lahan kita dijual ke Jepang oleh Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng),” tegasnya.
Provinsi Sulawesi Selatan memang menjadi salah satu pantauan utama Walhi Nasional dalam sisi pembangunan. Aktivis Walhi Sulsel, Muh Al Amin mengatakan bahwa ada beberapa fakta daerah yang arogansi dalam memberikan izin pembangunan.
Ia membeberkan bahwa pihaknya telah memberikan warning atau peringatan untuk Kabupaten Bantaeng. Menurutnya ada beberapa rencana pembangunan di Bantaeng yang perlu dievaluasi kembali.
“Walhi juga sudah me-warninh Banteang karena ada pembangunan di Bantaeng. Sekarang menjadi pertanyaan, apa landasan hukum pembangunan Smalter itu. Apakah tempat pembanguna smelter itu tepat?,” ungkap Amin.
Tidak hanya itu, dia juga meragukan pembangunan smakter akan merugikan masyarakat. “Memang apa hakikatnya smalter itu dibutuhkan yah?, apakah para nelayan yang hidup di area renacana pemabangunan tidak dirugaikan?,” tanya Amin.
Aktivis yang aktif mengawal lingkungan hidup ini, persoalan rencana pembangunan smlater harus menjadi perhatian khusus.
“Smeleter itu pengelolan mineral, tentunya banyak menegeluarkan limbah, sehingga harus menjadi perhatian pemerintah, jangan sampai menjadi masalah bagi masyarakat. jangan masyarakat dikorbankan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pembangunan fisikal dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bantaeng tidak berjalan seimbang. Bantaeng yang dikenal selama ini berhasil dalam segi pembangunan ternyata dinilai gagal dalam mengelolah manajemen daerah dari sisi sumber daya manusia. Hal ini ditegaskan oleh akdemisi UIT Makassar, Dr Irwan Patawari,SHI.,MH
“Saya melihat di Bantaeng fokus pada pembangunan saja yang dibangun, sementara pendidijan atau sumber daya manusianya tertinggal,” terang Patawari.
Dia menjelaskan, majunya pendidikan dan sumber daya manusia adalah kunci dalam penunjangan kemajuan suatu daerah, tidak hanya fokus pada perusahaan internasional. Apalagi selama ini, sejumlah pembangunan perusahaan yang akan di bangun di Bantaeng, masih menjadi wacana isapan jempol semata.
“Kalau ada persuahaan internalsiaonal, ok. Harus juga minimal ada pendidikan yang bertaraf internasioanl. jangan cuma lari ke Makassar terus untuk menpih pendidikan,” jelasnya.
Dia mengatakan, untuk memajukan suatu daerah tidak hanya diukur dari parameter pembangunan saja. Olehnya dia menyarankan angar Pemda Bantaeng, dibawa kepemimpinan Nurdin Abdullah untuk menyeimbangkan pembanguna fisik dan sumber daya manusia.
“Jadi memang perlu kesimbangan antara sumber daya manusia dan pembangunan. Pendidikan itu lebih banyak dibiayai yang sosial – sosial,” tuturnya.
