Moratorium Posyandu Lalliseng, Masalah yang Pelik

Gerinra Sulawesi Selatan

SUARACELEBES.COM, WAJO  – Dalam tiga tahun terakhir Bumi Masiang Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan) dilanda tiga isu kesehatan publik yang secara perlahan mulai direspon oleh para pemangku kebijakan. Mulai dari isu kekosongan dokter umum puskesmas selama sekira tiga tahun, kurangnya armada medis hingga isu paling pelik berupa penghentian sementara (moratorium) kegiatan posyandu serta posbindu yang telah berlangsung berbulan-bulan di tiga posyandu Desa Lalliseng.

Dua isu pertama yakni kekosongan dokter dan armada yang minim, mulai tahun lalu dan tahun ini direspon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang diawali dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada berbagai kesempatan. Beberapa ormas dan organisasi kepemudaan membuat pernyataan berupa Deklarasi Siap Menerima dan Menjaga Dokter dengan dukungan forkopimca, Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Kesehatan akhirnya mampu mengatasi isu kekosongan dokter dengan penempatan dokter umum di Puskesmas Keera.

Sementara itu, UPTD Puskesmas Keera di bawah kepemimpinan Ruslan, S.Kep., Ns., M.Kes., isu minimnya armada medis dapat diatasi dengan mencoba mengusahakan pergeseran pangkalan Oto Dottoro’. Keluhan-keluhan masyarakat yang muncul secara parsial coba dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan kebijakan disertai dukungan beberapa organisasi massa, akhirnya per 1 Maret 2021 ini, Oto Dottoro’ mulai ‘ngetem’ di halaman gedung Puskesmas Keera.

Peliknya Isu Posyandu Lalliseng

Isu paling krusial ‘moratorium kegiatan posyandu-posyandu di Lalliseng’ gegara Faktor X yang telah menjadi rahasia umum, hingga kini belum bisa terpecahkan. Pemimpin silih berganti dan masalah yang dihadapi tak kunjung usai.

Abdul Wahab Dai, Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa Lalliseng turut merasakan imbas dengan tiadanya kegiatan posyandu ini. “Kegiatan posyandu itu urusan nasib generasi masa depan bangsa. Itu tujuan jangka panjang. Nah, untuk kebutuhan kekinian, Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditugaskan oleh Kementerian Desa PDTT tidak dapat menunaikan tugasnya dengan baik,” ujar Wahab. Banyak data, tambahnya, yang harus diinput oleh KPM di aplikasi e-HDW (Human Development Worker), misalnya data penderita tengkes (stunting), ibu hamil dan data-data lainnya.

Sepekan terakhir, isu unjuk rasa ke Puskesmas Keera beredar, meski tidak pernah terrealisasi. Media ini yang mewawancarai Kepala UPTD Puskesmas Keera mengaku siap memfasilitasi perwakilan masyarakat Lalliseng untuk menemui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo agar keluhan dapat didengar langsung oleh Ibu Kadis. “Sebetulnya kami menunggu perwakilan warga saat sosialisasi Oto Dottoro’ di Aula Puskesmas Keera Rabu pagi kemarin, namun tak ada yang datang, padahal Ibu Kadis saat itu ada dan perwakilan warga sudah saya undang secara lisan,” ujarnya menutup perbincangan dengan media ini.(*)

Andi Muhammad Fadli