SUARACELEBES. COM, MAKASSAR — Gaya kampanye Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) terbilang sangat ‘millioner’ dibandingkan dengan kandidat yang lainnya menjadi sorotan publik. Pasangan yang menggunakan tagline Prof Andalan ini bahkan terus diperbincangkan, tak terkecuali di media sosial.
Betapa tidak, Nurdin Abdullah beberapa kali tertangkap kamera menggunakan helicopter saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.
Hal ini bahkan dilakukan NA, akronim nama Bupati Bantaeg dua periode ini di tengah tim yang sibuk-sibuknya melakukan penggalangan dana bantuan biaya kampanye.
Sementara, jika diakumulasi, dana sewa helicopter ini berada di angka rata-rata 35 sampai 40 juta per jam. Biaya ini diperoleh dari data Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA).
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) menilai sangat berlebihan. Hal itu juga harus dipertanggungjawabkan dalam hal pembatasan dana kampanye masing-masing pasangan calon.
“Penggunaan heli itu berlebihan saya kira. Terlepas bahwa mereka bisa pertanggungjawabkan batasan dana kampanye yang telah ditetapkn KPU, penggunaan heli tetap bisa memunculkan dugaan penggunaan anggaran yang berlebihan,” kata Syahrir, Selasa (13/3/2018).
Apalagi, kata dia, di beberapa pengalaman kontestasi Pilkada sangat sulit membuktikan penyalahgunaan dana kampanye. Jika benar demikian, maka Bawaslu perlu untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap semua pasangan calon.
“Mesti diketahui, bahwa dari beberapa pengalaman dalam kontestasi Pilkada, sangat sulit membuktikan penyalahgunaan dana kampanye,” tegasnya.
Saat ditanya berkaitan dengan adanya tim yang sementara fokus melakukan penggalangan dana sumbangan kampanye, dia tidak ingin berspekulasi terlalu jauh.
“Lagi-lagi bahwa mengaudit dana kampanye, baik dana yang keluar maupun dana yang masuk, para auditor atau akuntan publik masih menemui kendala teknis,” ucapnya.
Bisa saja, lanjut dia, ada dalih bahwa fasilitas tersebut adalah sumbangan relawan, tetapi tetap itu akan diaudit. Dia pun berharap agar semua Paslon memberikan pendidikan politik yang baik.
“Para paslon ini mesti memberi pelajaran demokrasi kepada masyarakat, bahwa tidak selamanya biaya demokrasi itu mahal. Menarik simpati pemilih tidak selamanya pakai fasilitas mewah,” tandasnya.(*)
