banner dprd mkassar

Harga BBM Tembus Rp 25 Ribu di Kepulauan Selayar, Pemerintah Diminta Turun Tangan

SUARACELEBES.COM, SELAYAR — Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar melonjak tajam. Di Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur, yang berada di Pulau Jampea, harga Pertamax menyentuh angka Rp 25.000 per liter di tingkat pengecer. Kondisi ini diperparah dengan kelangkaan pasokan yang membuat warga kesulitan mendapatkan BBM.

Sementara itu, di Kecamatan Takabonerate, harga BBM untuk kebutuhan nelayan mencapai Rp 14.000 per liter, sedangkan harga solar untuk listrik di salah satu pulau bahkan melampaui Rp 20.000 per liter. Pasokan solar sendiri masih bergantung pada pengiriman dari daratan Sulawesi, seperti Kabupaten Bulukumba dan Sinjai.

Fenomena ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kepulauan Selayar, Arsil Ihsan, yang menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan dalam menjamin keadilan distribusi energi di wilayah kepulauan.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan. Warga di pulau-pulau juga bagian dari Republik ini. Mereka berhak mendapat BBM dengan harga yang wajar,” tegas Arsil kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

Menurutnya, mahalnya harga BBM disebabkan oleh belum adanya sistem distribusi dan logistik yang memadai untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Ia meminta Pertamina, Pemprov Sulawesi Selatan, serta BPH Migas untuk segera meninjau kondisi di lapangan dan mengambil langkah konkret.

Arsil mendorong agar program BBM Satu Harga diperluas hingga ke pulau-pulau kecil seperti Takabonerate. Ia juga mendesak agar pembangunan SPBU Kompak dipercepat untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan BBM bagi masyarakat kepulauan.

“Kalau dibiarkan terus seperti ini, masyarakat kita makin tertinggal. BBM mahal artinya biaya hidup naik, nelayan tidak bisa melaut, roda ekonomi jadi tersendat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi menyusun kebijakan afirmatif yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pulau.

“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di daratan. Masyarakat kepulauan juga punya hak yang sama untuk merasakan kehadiran negara,” tutupnya.

PDAM Makassar