SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram (kg) di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan kembali mendapat sorotan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya (Cagora) mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
HMI Cagora menilai kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kg di Sulsel berdampak langsung terhadap masyarakat menengah ke bawah, petani, nelayan hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Sekretaris Umum HMI Cabang Gowa Raya, Muh Vikram Syahrir As, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan distribusi energi bersubsidi.
“Masyarakat kecil sudah sangat menjerit. BBM subsidi dan gas LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok. Ketika pasokan langka dan harga melonjak di pasaran, ada indikasi kuat kegagalan kepemimpinan di tubuh Pertamina serta potensi pelanggaran hukum dalam distribusi,” tegas Muh Vikram.
Menurutnya, persoalan BBM langka di Sulsel dan LPG 3 kg yang sulit diperoleh tidak boleh hanya dianggap sebagai gangguan teknis. Pemerintah bersama Pertamina dinilai harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi energi bersubsidi.
“Kelangkaan ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk kejahatan sistematis terhadap hak-hak konstitusional publik atas akses energi berkeadilan,” ujarnya.
HMI Soroti Menteri ESDM
HMI Cabang Gowa Raya juga menyoroti kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengantisipasi persoalan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kg.
Muh Vikram menilai Menteri ESDM sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan dan pengawasan sektor energi harus memastikan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Krisis energi bersubsidi yang berlarut-larut ini juga tidak terlepas dari lemahnya kepemimpinan dan kewenangan pengawasan Menteri ESDM,” katanya.
HMI Cagora mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan, kuota, distribusi serta pengawasan BBM subsidi dan LPG 3 kg, terutama di wilayah yang mengalami kelangkaan.
Pertamina Juga Diminta Dievaluasi
Tidak hanya Menteri ESDM, HMI Gowa Raya meminta jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) serta pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi turut dievaluasi.
HMI menilai Pertamina sebagai badan usaha yang menjalankan tugas distribusi energi harus mampu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, khususnya untuk BBM subsidi dan LPG 3 kg.
Menurut HMI Cagora, jika kelangkaan terus terjadi, pemerintah perlu membuka secara transparan penyebab gangguan pasokan dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam rantai distribusi.
Polda Sulsel Didesak Usut Dugaan Mafia BBM dan LPG
HMI Cabang Gowa Raya juga meminta Polda Sulsel turun tangan mengusut dugaan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun pengalihan BBM subsidi dan LPG 3 kg kepada pihak yang tidak berhak.
HMI meminta aparat tidak hanya melakukan pengawasan di tingkat SPBU dan pangkalan, tetapi juga menelusuri seluruh rantai distribusi jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Polda Sulsel jangan segan melacak, menangkap, dan menindak tegas mafia migas, agen, maupun oknum SPBU atau pangkalan nakal yang terbukti bermain dalam mata rantai distribusi ini,” tegas Muh Vikram.
HMI Cagora Siapkan Aksi Berjilid
Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Gowa Raya menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, mendesak Presiden mengevaluasi kinerja Menteri ESDM.
Kedua, meminta evaluasi terhadap jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero).
Ketiga, meminta evaluasi terhadap jajaran pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Keempat, mendesak Polda Sulsel mengusut tuntas persoalan kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kg di Sulawesi Selatan.
HMI Cagora menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Jika tuntutan tidak segera direspons pemerintah pusat, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Pertamina maupun Polda Sulsel, mereka mengancam menggelar aksi unjuk rasa secara berjilid.
“Jika masalah perut dan hajat hidup orang banyak ini terus diabaikan, HMI Cabang Gowa Raya siap memimpin gelombang protes bersama rakyat Sulawesi Selatan,” tutup Muh Vikram.
