SUARACELEBES.COM, JAKARTA — Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,71 persen pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Sidrap di posisi tertinggi di Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang disampaikan Bupati Syaharuddin Alrif dalam dialog refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dialog yang digelar Total Politik di Jakarta, Kamis (15/10/2026), Syaharuddin mengungkapkan bahwa penyelarasan program pemerintah pusat dengan potensi daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sidrap.
Menurut Syaharuddin, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran. Pemerintah daerah juga harus mampu menerjemahkan program nasional sesuai kebutuhan masyarakat dan keunggulan daerah masing-masing.
“Menu dari pusat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah,” ucap Syahar
Syaharuddin memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sidrap pada 2024 berada di kisaran empat persen. Saat itu, Sidrap menempati peringkat ke-21 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Setelah pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan program swasembada pangan pemerintah pusat pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sidrap meningkat menjadi 7,71 persen.
Lonjakan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi mengenai efektivitas program nasional ketika diterapkan sesuai potensi daerah.
Sidrap selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras dan telur di kawasan Indonesia Timur. Sektor pertanian menjadi salah satu penopang penting aktivitas ekonomi masyarakat.
Program Prabowo Dorong Produktivitas Petani
Syaharuddin menilai program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo memberikan manfaat bagi daerah, terutama melalui dukungan terhadap sektor pertanian.
Ketersediaan pupuk yang lebih lancar, penerapan pertanian modern, serta keterlibatan petani milenial disebut ikut mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Ia menyebut produktivitas yang sebelumnya berada di kisaran tujuh ton meningkat menjadi sekitar 10 hingga 11 ton.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar program ketahanan pangan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan dampak terhadap pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.
TKD Berkurang Rp170 Miliar, Kepala Daerah Dituntut Berinovasi
Di sisi lain, Syaharuddin turut menyoroti penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Ia mencontohkan anggaran Sidrap yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,3 triliun mengalami penyesuaian sekitar Rp170 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp1,1 triliun.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, ia berpandangan bahwa efisiensi anggaran tidak seharusnya dipandang sebagai hukuman bagi pemerintah daerah.
Sebaliknya, efisiensi harus menjadi momentum untuk memperkuat inovasi, menentukan prioritas pembangunan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Dalam forum yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyoroti peran pemerintah provinsi dalam mengoordinasikan program pusat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Jihan, program pemerintah pusat perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan daerah juga tidak semestinya hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi harus menjangkau berbagai kebutuhan riil masyarakat.
Dialog yang digelar Total Politik tersebut menghadirkan sejumlah kepala daerah diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil dardak, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, juga menghadirian sejumlah Wakil Bupati diantaranya Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dan Bupati Jember, Gus Fawait serta penalis penanggap menghadirikan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla
