SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri kegiatan Pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi. Agenda ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengawasan pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Peduli Tetangga, sebuah program yang diluncurkan Menteri Sosial Republik Indonesia untuk memperkuat kepedulian sosial dan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan sosial.
Program tersebut mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu warga sekitar yang mengalami hambatan mengakses pelayanan sosial, khususnya di tengah penerapan sistem pelayanan berbasis digital.
Dalam pelaksanaannya, Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dilibatkan sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan pemerintah. Unsur RT/RW serta pendamping sosial juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan di tingkat lingkungan.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan pentingnya keterlibatan perangkat kewilayahan dalam membantu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat mempermudah warga memahami prosedur dan persyaratan untuk mengakses berbagai layanan sosial yang tersedia.
Perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan teknologi digital. Melalui pendampingan secara langsung, hambatan administratif diharapkan dapat diminimalkan.
Selain itu, program ini menyasar masyarakat yang belum terdaftar dalam layanan sosial. Pendataan dan pendampingan yang tepat diharapkan membantu warga memperoleh informasi mengenai mekanisme pendaftaran serta persyaratan yang harus dipenuhi.
Melalui kegiatan di Kelurahan Karuwisi, pengawasan APBD dan penguatan kepedulian sosial diharapkan dapat berjalan beriringan. Program pemerintah perlu terus dikawal agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Gerakan Nasional Peduli Tetangga juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pendamping sosial, RT/RW, dan masyarakat dalam memperluas akses pelayanan sosial serta mendorong penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.









