Pokja Pendataan SDGs di Wajo Sudah Turun ke Desa

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, WAJO – Mayoritas desa-desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, telah menurunkan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa Tahun 2021.

“Masing-masing desa telah membentuk Pokja Pendataan sebanyak tujuh orang dan didanai dengan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021,” ujar Bakri, Koordinator Tenaga Ahli P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Wajo.

Bakri menambahkan bahwa semua pokja telah mendapatkan username dan password untuk login ke aplikasi.

“Bahkan jika ada desa yang mau menambah anggota pokja maka bisa diusulkan untuk kami buatkan username dan password sebagai enumerator,” ujarnya.

Sebelum enumerator menginput data di aplikasi SDGs Desa, pokja masih menggunakan sistem kuisioner manual untuk kemudian diinput ke aplikasi.

Dalam catatan media ini, Pendataan SDGs adalah pendataan yang dilakukan oleh desa berupa pendataan Desa, Rukun Tetangga, Rumah Tangga dan Individu.

“Data ini akan menjadi milik desa. Selama ini desa tidak memiliki data dan hanya mendapatkan data dari sumber lain,” kata Abdul Wahab Dai, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Keera.

Sementara itu, Andi St. Fatima, Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Majauleng mengatakan bahwa di Majauleng masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim relawan pokja pendataan desa. “Salah satunya yaitu aplikasi SDGs. Di beberapa desa ada yang jaringan dan sinyal selulernya sangat lemah sehingga untuk menginput data perlu mencari lokasi khusus. Kendala lainnya yang dialami tim pendata saat turun ke lokasi yaitu saat wawancara ada beberapa pertanyaan di kuisioner yang tidak bisa dijawab oleh responden sehingga butuh penjelasan dari tim,” katanya.

Akibatnya tim pendata dalam mendata satu keluarga bisa memakan waktu hingga dua jam, kata Andi Ima.

Pada kesempatan lain, seorang kepala desa menyayangkan warganya yang didata dan tidak terbuka soal penghasilan.

“Mereka cenderung mengaku berpenghasilan rendah. Mungkin mereka mengira pendataan ini ada kaitannya dengan pendataan bantuan,” ujarnya.(*)

Gerinra Sulawesi Selatan