SUARACELEBES.COM, MAKASSAR — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran Rp2.550.891.000 untuk pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota dewan pada tahun 2026. Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui SiRUP.
Alokasi ini mencakup lima jenis pakaian dinas untuk 85 anggota DPRD Sulsel. Dari seluruh kategori, pakaian adat daerah menyerap anggaran terbesar sekaligus menjadi sorotan publik.
Baju Adat Dominasi Anggaran
Sekretariat DPRD Sulsel mengalokasikan Rp1.122.383.000 untuk pakaian adat daerah. Jika dibagi ke 85 anggota, setiap orang menerima fasilitas senilai sekitar Rp13,2 juta.
Paket ini terdiri dari dua tahap pengadaan, yakni tahap pertama Rp832,7 juta dan tahap kedua Rp289,5 juta. Selain itu, spesifikasi pakaian mencakup bahan premium seperti jas tutup, sarung sutera asli, hingga songkok recca berbahan tembaga. Untuk anggota perempuan, paket mencakup baju bodo, sarung sutera, serta aksesoris seperti payet mutiara, bando, kalung, gelang, dan anting.
Rincian Lengkap Peruntukan Anggaran
Selain pakaian adat, Sekretariat DPRD Sulsel mengalokasikan anggaran untuk empat kategori lainnya. Berikut rincian lengkapnya:
Pakaian Adat Daerah
Rp1.122.383.000
Peruntukan: Pimpinan dan anggota DPRD Sulsel
Rata-rata: Rp13.204.500 per orang
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Rp451.008.000
Peruntukan: Kegiatan formal kenegaraan
Rata-rata: Rp5.305.000 per orang
Pakaian Sipil Harian (PSH)
Rp425.000.000
Peruntukan: Aktivitas kerja harian
Rata-rata: Rp5.000.000 per orang
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Rp297.500.000
Peruntukan: Agenda resmi
Rata-rata: Rp3.500.000 per orang
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Rp255.000.000
Peruntukan: Kegiatan dinas rutin
Rata-rata: Rp3.000.000 per orang
Secara keseluruhan, setiap anggota DPRD Sulsel memperoleh fasilitas pakaian dinas senilai sekitar Rp30 juta per tahun.
Metode Pengadaan dan Jadwal
Sekretariat DPRD Sulsel memilih metode E-Purchasing melalui katalog elektronik. Dengan demikian, proses pengadaan diharapkan berjalan transparan, kompetitif, dan akuntabel.
Selanjutnya, pemilihan penyedia dijadwalkan berlangsung pada April 2026. Setelah itu, pelaksanaan kontrak berjalan hingga Mei. Adapun distribusi dan pemanfaatan pakaian dinas akan berlangsung bertahap dari Mei sampai Desember 2026.
Produk Dalam Negeri dan Keterlibatan UMKM
Seluruh paket pengadaan ini mengutamakan produk dalam negeri. Selain itu, prosesnya juga melibatkan pelaku usaha kecil. Kebijakan ini sekaligus mendukung industri tekstil lokal di Sulawesi Selatan.
Namun demikian, dokumen pengadaan tidak memasukkan proyek ini dalam kategori pengadaan berkelanjutan dari aspek lingkungan maupun sosial.
Tanggapan Sekretariat
Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, M Jabir, mengakui adanya anggaran tersebut. Namun, ia tidak merinci jumlah pasti saat dikonfirmasi.
“Saya tidak hafal jumlahnya, tetapi memang ada anggarannya,” ujarnya melalui pesan singkat.
Besarnya anggaran ini memicu perhatian masyarakat. Oleh karena itu, publik berharap penggunaan APBD tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja DPRD Sulsel, terutama dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Selain itu, transparansi dalam proses pengadaan juga menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan pengawasan yang ketat, anggaran ini diharapkan memberi dampak nyata bagi pelayanan dan representasi masyarakat di Sulawesi Selatan.
