banner dprd mkassar
HUKUM  

Kejati Sulsel Tunggu Itikad Baik Bupati Takalar

Burhanuddin Baharuddin, Bupati Kabupaten Takalar saat menjadi saksi sidang dugaan korupsi penjualan lahan negara di desa laikang
pemprov sulsel

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin, rencananya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Jumat (20/10/2017). Bur ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penjualan lahan milik negara yang diperuntukan untuk lahan transmigrasi di desa Laikang, Kecamatan Mangaragombang, Kabupaten Takalar.

Kepala seksi penerangan hukum (Kasipenkum) Kejati, Salahuddin, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan panggilan terhadap Burhanuddin.

“Benar ada panggilan terhadap tersangka. Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka hari ini,” ujar Salahuddin

Namun hingga saat ini, Bur belum juga terlihat mendatangi kantor Kejati Sulsel untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tim penyidik kata Salahuddin masih menunggu hingga jam berkantor selesai.

“Kita masih tunggu hingga jam kantor selesai. Kita tidak bisa bilang dia mangkir kalau masih jam kantor. Jangan sampai nanti menjelang jam kantor usai  tiba-tiba yang bersangkutan datang,” tambahnya

Pada 20 Juli 2017 , Burhanuddin Baharuddin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penjulan lahan negara yang diperuntukan untuk transmigrasi di desa Laikang, Kecamatan Mangaragombang, Kabupaten Takalar.

Ia menyusul bawahannya yakni Camat Mangarabombang ; Noor Utary, Sekdes Laikang ; Risno Siswanto, dan Kades Laikang, Sila Laidi.

Ketiga bawahan Burhanudin sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Sekedar diketahui, Tahun 2014 PT Karya Insan Cirebon, memasukan proposal investasi ke pemerintah Takalar. Hal itu kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkanya ijin prinsip yang berisi  bahwa 2.000 hektar lahan yang ada Laikang  akan dijadikan zona industri. Ijin prinsip ini dikeluarkan pada tahun 2015 oleh  Bupati Takalar, Burhanudin.

Ijin prinsip tersebut menjadi dasar bagi camat, sekdes dan kades untuk menjual tanah tersebut. Akibat kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 17 Milyar

Call Center PU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *