SUARACELEBES.COM, MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan di tiga lokasi berbeda pada Kamis (20/11/2025). Langkah ini merupakan bagian dari pendalaman kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2024.
Tiga lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yaitu Kantor perusahaan swasta di Kabupaten Gowa, Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pemprov Sulsel, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel yang berada di Kompleks Kantor Gubernur.
Penggeledahan ini dilakukan setelah perkara resmi dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel.
Operasi penggeledahan yang dipimpin langsung Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, menyasar bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan proyek pengadaan bibit nanas dengan nilai pagu mencapai Rp60 miliar.
Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti penting, antara lain dokumen kontrak kerja, surat pertanggungjawaban keuangan, bukti transaksi, dokumen teknis spesifikasi bibit nanas, serta satu unit laptop.
Seluruh barang bukti tersebut akan dianalisis untuk memperkuat konstruksi hukum dugaan tindak pidana korupsi berupa mark-up harga dan pengadaan fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Aspidsus Kejati Sulsel menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, terbuka, dan akuntabel.
“Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan terus mengembangkan penyidikan ini untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan,” ujar Rachmat.
Untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, penggeledahan di tiga titik tersebut mendapat pengamanan dari aparat Polisi Militer.
Kejati Sulsel memastikan penyidikan akan terus berlanjut hingga ditemukan pihak yang diduga paling bertanggung jawab dalam kasus pengadaan bibit nanas yang disinyalir sarat penyimpangan tersebut.









