Oleh : Nurmal Idrus (Direktur Nurani Strategic)
SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kalau politik itu ibarat sepak bola, maka satu setengah tahun pertama pemerintahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin – Aliah Mustukan Ilham (Mulia) masih berada di babak pertama.
Pertandingan belum selesai, skor akhir belum bisa ditentukan. Tetapi, harus diakui, ritme permainannya sudah jauh berbeda dibanding beberapa musim sebelumnya.
Hal yang paling mudah dilihat tentu soal penataan kota. PKL yang selama bertahun-tahun seolah memiliki ‘sertifikat hak milik’ atas trotoar, taman, hingga badan jalan, mulai ditertibkan.
Selama ini masyarakat sering bercanda, trotoar di Makassar itu dibangun bukan untuk pejalan kaki, melainkan untuk parkir motor, jualan, dan kadang-kadang jadi ruang tamu. Kini perlahan fungsi fasilitas publik mulai dikembalikan kepada pemilik sebenarnya, yaitu masyarakat.
Tentu kebijakan ini tidak selalu populer. Penertiban hampir pasti melahirkan protes. Memang begitulah nasib seorang pemimpin. Ketika membiarkan, dibilang tidak bekerja. Ketika menertibkan, dibilang tidak berpihak. Padahal kota yang tertata memang selalu meminta pengorbanan, terutama pengorbanan terhadap kebiasaan yang sudah telanjur dianggap normal.
Perubahan lain yang cukup terasa adalah pelayanan air bersih. Wilayah utara Makassar yang bertahun-tahun akrab dengan istilah krisis air kini mulai menikmati pasokan yang jauh lebih stabil, bahkan di tengah musim kemarau. Ini mungkin terdengar sederhana bagi warga yang setiap hari airnya mengalir lancar. Tetapi bagi masyarakat yang bertahun-tahun lebih akrab dengan bunyi pompa daripada bunyi air keluar dari keran, perubahan ini adalah kemewahan.
Kalau dulu warga sering bertanya, “Hari ini air mengalir jam berapa?”, sekarang pertanyaannya mulai bergeser menjadi, “Tagihan airnya sudah dibayar belum?” Pergeseran pertanyaan ini menunjukkan bahwa masalah utamanya mulai berganti dari ketersediaan menjadi pelayanan.
Dari sisi birokrasi, Munafri juga tampak berusaha membangun kultur pemerintahan yang lebih disiplin dan terukur. Target kerja mulai diberi indikator yang lebih jelas. Bahasa birokrasi yang sebelumnya sering berhenti pada slogan perlahan dipaksa masuk ke ruang eksekusi. Walaupun, seperti semua birokrasi di Indonesia, tantangan terbesar tetap bukan membuat program, melainkan memastikan program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Di bidang kebersihan dan estetika kota, sejumlah ruang publik mulai terlihat lebih tertata. Memang belum semua sudut Makassar berubah menjadi Instagramable, tetapi setidaknya wajah kota mulai menunjukkan arah perbaikan. Kota besar memang tidak pernah selesai dibangun. Ia hanya bisa terus dirawat.
Hubungan pemerintah dengan dunia usaha juga relatif kondusif. Latar belakang Munafri sebagai pelaku usaha membuat komunikasi dengan investor terasa lebih cair. Ini penting karena kota modern tidak bisa hanya hidup dari APBD. Ia membutuhkan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Tugas pemerintah bukan menjadi pengusaha, tetapi memastikan pengusaha tidak dipersulit ketika ingin berusaha secara benar.
Namun, sebagaimana pepatah lama, tidak ada pemerintahan tanpa pekerjaan rumah. Masih ada sejumlah evaluasi yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, komunikasi publik masih perlu diperkuat. Banyak kebijakan sebenarnya baik, tetapi sering terlambat dijelaskan kepada masyarakat. Di era media sosial, kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik bisa kalah cepat dengan potongan video berdurasi 30 detik.
Kedua, penataan PKL tidak boleh berhenti pada penggusuran. Pemerintah harus memastikan ada solusi ekonomi yang layak agar pedagang tidak sekadar berpindah dari satu trotoar ke trotoar lainnya. Menata kota tidak cukup dengan memindahkan masalah.
Ketiga, pemerataan pembangunan antarkecamatan masih menjadi tantangan. Warga di pinggiran tentu berharap perubahan tidak hanya terlihat di pusat kota. Makassar tidak selesai di Pantai Losari. Makassar juga ada di lorong-lorong, kawasan utara, timur, hingga perbatasan kota.
Keempat, kemacetan lalu lintas masih menjadi lawan abadi. Jalan bisa diperlebar, flyover bisa ditambah, tetapi jumlah kendaraan tumbuh lebih cepat daripada lebar jalan. Karena itu, pembenahan transportasi publik harus menjadi agenda yang lebih serius.
Pada akhirnya, satu setengah tahun tentu belum cukup untuk mengubah seluruh wajah Makassar. Tetapi cukup untuk membaca arah kepemimpinan. Sejauh ini, Munafri Arifuddin terlihat lebih memilih bekerja daripada sekadar sibuk memproduksi pencitraan. Tentu masyarakat tetap berhak mengkritik karena kritik adalah vitamin demokrasi. Tetapi kritik yang baik juga harus mampu mengakui ketika ada pekerjaan yang memang berhasil diselesaikan.
Kalau ada yang bertanya, “Apakah Makassar sudah sempurna?” Jawabannya tentu belum. Tetapi kalau ditanya, “Apakah ada perubahan yang mulai terasa?” Sulit juga menjawab tidak. Sebab, dalam politik, ukuran keberhasilan bukan membuat semua orang tepuk tangan, melainkan membuat semakin banyak warga merasakan bahwa kotanya bergerak ke arah yang lebih baik.
*#nurmalMIND*
