Terkait Kasus Nurdin Abdullah, GNPK : KPK Butuh Waktu untuk Menetapkan Tersangka Baru

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus korupsi yang menimpa Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah dengan memeriksa sejumlah saksi.

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) sangat mengsupport langkah KPK terus mengusut tuntas kasus korupsi di Sulsel.

“Kami dari GNPK sangat support dan mendorong KPK untuk mengusut mengusut tuntas kasus korupsi di Sulsel,” kata Wakil Ketua Umum DPN GNPK Pusat yang juga Koordinator GNPK Wilayah Indonesia Timur, Ramzah Tabraman, Sabtu (22/05/2021).

Dalam kasus Nurdin Abdullah, menurut Ramzah Tabraman, KPK membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan bukti bukti, untuk itu masyarakat butuh kesabaran.

“Kasus yang ditangani KPK ini masyarakat harus bersabar, KPK membutuhkan waktu yang panjang untuk menetapkan tersangka Baru, dengan mengedepankan praduga tak bersalah,” ucap Ramzah Tabraman.

Ramzah menilai rekanan dalam kasus Nurdin Abdullah prilakunnya sama dengan kotraktor Agus Sucipto yang telah di OTT dan telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

“Saya kira prilaku kontraktor tidak jauh beda yang dilakukan oleh Agung Sucipto, hanya dia di OTT oleh KPK. Sebaiknya semua yang terkait dugaan adanya aliran dana diperiksa oleh KPK,” harapnya.

Diketahui meski kasus dugaan Korupsi yang menyeret Gubernur non aktif Nurdin Abdullah telah bergulir di Pengadilan, Namun KPK terus melakukan pengembangan.

Terbaru, para penyidik KPK  melakukan pemeriksaan saksi terhadap Riski Anreani (Mahasiswa), Andi Kemal Wahyudi (Wiraswasta) dan Henny Dhiah Tau (Wiraswasta). Dari tiga nama tersebut, satu diantaranya diketahui merupakan Direktur PT Lantoraland yakni Andi Kemal Wahyudi. Sebelumnya KPK Juga telah memeriksa sejumlah kontraktor diantaranya Jhon Theodore, A Indar dan senjmlah pihak yang terkait.

KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Mantan Bupati Bantaeng itu diduga telah menerima suap dan gratifikasi.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan Edy Rahmat yang diduga sebagai perantara suap, dan Agung Sucipto selaku kontraktor yang memberi suap yang sudah menjadi terdakwa menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Makassar.(*)

 

 

 

 

 

Pemkot Makassar SC