SUARACELEBES.COM, SUARACELEBES.COM, MAKASSAR — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menggelar Workshop Penatausahaan Keuangan bagi pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Workshop tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong tertib administrasi, meningkatkan ketepatan dalam proses penatausahaan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada setiap perangkat daerah.
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Makassar, Neta Juliantini, bersama jajaran hadir memberikan edukasi dan pemahaman kepada para peserta mengenai pentingnya pelaksanaan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, para pengelola keuangan SKPD mendapatkan penguatan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan administrasi keuangan daerah.
Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan ketelitian, serta memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi.
Penatausahaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPKAD Kota Makassar terus mendorong penguatan kompetensi para pengelola keuangan di setiap SKPD agar pelaksanaan administrasi keuangan semakin tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui workshop ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di antara pengelola keuangan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, kualitas penatausahaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dapat terus ditingkatkan.
Penguatan kompetensi aparatur, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
