SUARACELEBES.COM, JAKARTA – Pemerintahan baru yang sedang berjalan saat ini memiliki semangat yang kuat untuk mendorong kemajuan di tingkat daerah. Hal tersebut menjadi kunci pembahasan dan motivasi para narasumber serta peserta yang mengikuti Webinar Diskusi bertema Masih Adakah Otonomi Daerah?. Webinar ini diselenggarakan oleh FISIP Untirta bekerja sama dengan Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), Rabu 23 April 2025
Webinar ini mengupas arah dan masa depan otonomi daerah bersama para pakar dan praktisi pemerintahan. Bertindak sebagai Keynote Speech yakni Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si (Dirjen PUM Kemdagri dan Ketua Umum MIPI). Sementara Narasumber lainnya Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A (Guru Besar IPDN & Pakar Otonomi Daerah), Dr.A.P. Delly Maulana, MPA (Dosen MAP FISIP Untirta), Dr. Roni Ekha Putera, MPA (Akademisi FISIP Universitas Andalas)
Saat menjadi Keynote Speech, Dr. Bahtiar Baharuddin menjelaskan bahwa dirinya sangat memahami bagaimana pemerintahan di daerah saat ini setelah menjabat sebagai gubernur di tiga provinsi yakni Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
“Saya mengalami sendiri ribet sekali pemerintahan daerah saat ini. Salah satunya, sangat administratif sekali” ungkap Bahtiar.
Dia menguraikan bagaimana antara dinas di pemerintahan yang memiliki banyak program lalu mereka sub sub kan sementara anggarannya terbatas. Sehingga tidak ada manfaatnya.
“Mereka disandera oleh administrasi yang sangat rumit” tandasnya.
Bahkan jika terdapat program yang hendak dipindahkan antar dinas itu harus persetujuan DPRD.
“Ribet sekali memang pemerintahan kita sekarang. Jadi sangat menyendara pemerintahan daerah sehingga akselerasi nya lambat” ujarnya.
Peraih penghargaan Excellence Governance Leadership dari CNN ini mengaku sangat senang sebab hal hal tentang otonomi daerah dikaji oleh pihak kampus dan MIPI.
“Saya senang sekali MIPI dan akademisi melakukan kajian mendalam tentang pemerintahan daerah yang utuh”
Apalagi melihat fenomena hari ini di mana daerah sudah tidak jelas mana disentralisasi, mana dekosentralisasi. Sebab semua bisa diintervensi langsung ke daerah hingga desa.
Bagi hasil yang diserahkan melalui DAU dan DAK semua sudah dilengkapi oleh juklak dan juknis.
“Jadi merk nya sudah ada. Sehingga ruang kreativitas kepala daerah hampir sangat rendah sekali” jelasnya.
Termasuk hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD. Sekarang kewenangan DPRD begitu kuat untuk perencana pembangunan daerah. Apalagi kata dia sekarang sudah dikenal dengan pokir yang memungkinkan antar dinas melakukan lobi lobi ke DPRD.
Maka dari itu jelas Bahtiar yang pernah meraih penghargaan pengendali inflasi dari Kompas menyatakan saat ini sudah perlu melakukan rekonstruksi baru Sistem Pemerintahan Daerah.
“ada momentum yang pas di pemerintahan yang baru 2025 di mana memiliki semangat yang sangat kuat mendorong kemajuan yang sangat kuat di daerah-daerah” tutup Bahtiar. (*)
