SUARACELEBES.COM, MAROS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros Drs. H. Abidin Said, menyayangkan kunjungan kerja (kunker) sejumlah kepala desa (Kades) di Kecamatan Tompobulu.
Ketua Fraksi Partai Nasdem itu menilai, kunjungan kerja di tengah pandemi covid-19 adalah tindakan yang dapat melukai perasaan rakyat dan terkesan di paksakan. Dimana seharusnya pemerintah dengan seluruh perangkatnya fokus mengatasi wabah agar cepat berlalu.
Belum lagi kata dia, masyarakat diperhadapkan pada situasi yang serba kesulitan, utamanya dalam pendapatan peningkatan ekonomi yang sementara membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
“Sekarang ini kondisi masyarakat serba sulit akibat pandemi covid-19. Nah kalau kepala desa justru menggelar kunjungan kerja wisata, bagaimana perasaan warganya. Kan kasian, mereka sementara butuh uluran tangan malahan di tinggalkan”. Jelasnya, Jumat (23/10/2020).
Iya juga mempertanyakan anggaran perjalanan yang di gunakan sejumlah kepala desa bersama Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, dimana sebelumnya diketahui pemerintah daerah telah melayangkan himbauan untuk memangkas belanja daerah untuk perjalanan dinas keluar provinsi, kecuali untuk keperluan yang mendesak berskala prioritas.
Selain itu, relevansi lokasi kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kondisi geografis yang ada di kecamatan Tompobulu, juga nilai tidak tepat untuk melakukan peningkatan wawasan pengelolaan destinasi kepariwisataan.
“di Tompobulu itu kan daerah berbukit dan pegunungan, ini kenapa kunjungan kerjanya justru Yogyakarta yang ada kraton dan malioboro. Dan juga Karena ini covid pendapatan kita menurun, jelas kita harus imbangi belanja. Salah satunya itu belanja keluar provinsi yang tidak terlalu mendesak dan kesannya refresing ditiadakan, dan setau saya tidak ada lagi anggaran kecamatan untuk perjalanan keluar provinsi. Makanya kita pertanyakan, itu anggaran darimana”. Katanya.
Meski begitu lanjut Abidin Said, pelaksanaan kunjungan kerja atas persetujuan bupati maros yang juga merangkap sebagai ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah ini, menandakan pemerintah daerah kabupaten tidak punya kepekaan terhadap kondisi sosial yang terjadi di wilayahnya.
“kunjungan kerja ini menandakan kepala desa dan pemerintah daerah tidak punya sense of crisis atas situasi yang berlangsung akibat pandemi covid-19”. Paparnya.
Pelaksanaan kunjungan kerja sejumlah kepala desa di tengah wabah pandemi yang bertepatan dengan momentum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, juga dinilai rawan untuk di politisasi yang menurutnya bisa saja berubah menjadi ajang konsolidasi dalam memenangkan salah satu kandidat.
“Jangan sampai kunjungan kerja wisata itu hanya kedok untuk mengamankan suara salah satu kandidat di sejumlah desa. Kan masyarakat bisa saja berfikir begitu, karena ini juga momentum pilkada”. Terangnya.
Abidin said juga meminta kepada kecamatan lainnya untuk tidak menurut kegiatan serupa jelang Pilkada dan di tengah kondisi pandemi cofid 19.
” Lebih baik anggaran daerah kita belanjakan untuk hal-hal yang mendesak dan prioritas terkait kebutuhan masyarakat” , pungkas Abidin.
Sejumlah kepala desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, diketahui mengikuti kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal itu tertuang dalam Surat perintah tugas bupati maros H.M Hatta Rahman, dalam rangka Peningkatan Wawasan Pengelolaan Destinasi Kepariwisataan Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang Tertuang sejak tanggal 20 oktober sampai 23 oktober 2020.
Kunjungan kerja itu diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maros, serta 8 (delapan) orang Kepala Desa di Kecamatan Tompobulu, yakni Muh Amir selaku Kepala Desa Toddolimae, Abdul Haris Kepala Desa Bontomanai, Suparman Kepala Desa Bontosomba, Khaerul kepala Desa Bontomatinggi, Abd Razak Kepala Desa Pucak, Baharuddin, Kepala Desa Tompobulu dan H. Ambo Asse SE Kepala Desa Benteng gajah, Suriani Kepala Desa Bontomanurung serta Camat Tompobulu, Nasiruddin yang juga disinyalir ikut dalam kunjungan kerja tersebut.(*)
