SUARACELEBES.COM, GOWA- Kepemimpinan Bupati Gowa Husniah Talenrang dikabarkan semakin “kritis” menyusul melemahnya kepercayaan publik pasca-rentetan kasus yang menyeret atau mengaitkan mantan istri Khaerul Aco ini.
Ketidakpercayaan publik ini tergambar dari sikap resmi yang ditunjukkan sejumlah pihak selama ini. Mulai dari keluarga besarnya, seperti semua kakak dan adik kandungnya yang kecewa sekaligus membenarkan pelanggaran etika yang dilakukan Husniah, maupun sikap dari mantan suaminya.
Sebelum Pansus Hak Angket DPRD Gowa bergulir untuk memproses dugaan perbuatan tercela dan etika, partai asal Husniah, yakni PAN terlebih dahulu mencopot Husniah sebagai Ketua DPW PAN Sulsel. Padahal yang bersangkutan belum cukup satu tahun menjabat setelah terpilih.
Di lembaga legislatif pun yang menjadi mitra strategis pemerintahan, 45 anggota DPRD kompak menandatangani usulan pemakzulan atau pemberhentian Husniah sebagai Bupati Gowa. Termasuk semua parpol pengusungnya di Pilkada Gowa 2024, tak satupun yang menolak.
PAN misalnya yang juga pernah dipimpin Husniah di Kabupaten Gowa, berdiri di depan untuk usulan pemakzulan. Termasuk ketua Pansus Hak Angket DPRD dipimpin kader PAN, yakni Kasim Sila sekaligus ketua Tim Pemenangan Husniah di Pilkada Gowa.
Belakangan setelah Husniah dikaitkan berbagai kasus, termasuk kasus dugaan korupsi, gratifikasi, pungli, dugaan perbuatan tercela, hingga kasus dugaan keterangan palsu dan penggelapan dokumen pada proses perceraiannya dengan mantan suami, sejumlah pejabat dan ASN di lingkup Pemkab Gowa disebut-sebut tidak lagi sejalan dengan Husniah.
Indikasi ini juga tercermin dari penonaktifan yang dilakukan Husniah kepada Sekda Gowa dan beberapa kepala dinas dengan alasan pelanggaran disiplin berat. Padahal lazimnya, jika ada pelanggaran berat, maka terlebih dahulu ada pemeriksaan atau rekomendasi inspektorat, sekaligus memberi ruang klarifikasi ke pejabat yang dinilai melanggar.
Penonaktifan sementara ini pelanggaran sekaligus semakin menguatkan adanya keretakan hubungan antara Bupati Gowa dan sejumlah bawahannya. Apalagi sebelumnya,
tanda-tanda adanya ketidakpercayaan sejumlah ASN ke Husniah sudah nampak ketika beberapa pejabat dan ASN di lingkup Pemkab Gowa menjadi saksi dalam persidangan Pansus Hak Angket DPRD Gowa.
Para pejabat dan ASN yang dihadirkan, rata-rata mengurai dan mengeluhkan adanya dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Husniah selama ini, termasuk hubungannya dengan Muhammad Basri atau Ombas yang selalu mencampuri urusan pemerintahan meski yang bersangkutan tidak terdaftar dalam struktural pemerintahan.
Ketidakpercayaan sejumlah pejabat dan ASN ini juga terlihat saat adanya informasi mengenai larangan Husniah kepada bawahannya untuk tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Gowa terkait pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD, belum lama ini.
Meski ada larangan, namun baik Wakil Bupati, Sekda, kepala dinas, dan para camat, memilih tetap hadir dengan pertimbangan fungsi pemerintahan, dan sinergitas antara eksekutif – legislatif harus tetap berjalan. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban APBD atau terkait program pemerintahan yang sudah berjalan.
Para pejabat dan ASN memilih mengedepankan kepentingan masyarakat umum dibanding menghambat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD. Sebab jika laporan ini tidak diparipurnakan atau disahkan oleh DPRD, maka konsekuensinya bisa merugikan daerah dan menghambat program pemerintahan.
Selain kabar retaknya para pejabat dan ASN dengan Husniah, harmonisasi antara Bupati dan sejumlah pimpinan Forkopimda juga disebut-sebut kurang kompak seperti yang sering ditunjukkan bupati dan walikota lainnya.
Indikasi ini semakin diperkuat di berbagai momentum atau kegiatan yang sangat jarang lagi dihadiri bersamaan Bupati dan semua pimpinan Forkopimda. Bahkan saat momentum perayaan HUT RI, rata-rata Forkopimda memilih pulang terlebih dahulu begitu upacara telah selesai.
Padahal sebelum Husniah tersandung berbagai kasus, di momentum seperti ini, Forkopimda dan Bupati kompak mengikuti berbagai rangkaian selain upacara. Termasuk di kegiatan lainnya.
Begitu juga saat pergantian Kapolresta Gowa, Husniah tak pernah kelihatan di pisah sambut pejabat lama dan pejabat baru Kapolresta. Termasuk hubungannya dengan Wakil Bupati Darmawangsyah Muin yang sudah jarang lagi selalu terlihat bersama.
Bukan hanya itu, beberapa elemen masyarakat juga sempat menyuarakan pencopotan Bupati Gowa dengan alasan telah merugikan nama baik daerah dan masyarakat.
Terkait penonaktifan sementara Sekda dan beberapa kepala dinas, Husniah berdalih jika hal itu bukan kisruh. Melainkan sesuatu yang lazim bagi pemerintahan daerah untuk menata pemerintahan yang dipimpinnya.
“Selaku kepala daerah saya melalukan penyegaran agar pemerintahan ini berjalan tertib,” kata Husniah menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel sekira 7 jam, Jumat (21/8/26).
