Kritik Pemrov Tak Bela Petani Lokal, Noval: Syarifudin Bano Minim Informasi

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, GORONTALO – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Syarifudin Bano mengkritik kebijakan pemerintah provinsi gorontalo karena dinilainya tidak tegas dalam mengantisipasi masuknya beras dari luar daerah ke Gorontalo.

Padahal, pada beberapa bulan lalu secara tegas telah disampaikan oleh Gubernur Rusli Habibie bahwa dirinya tidak menginginkan beras import masuk ke Gorontalo. Publik pun merasa bingung dengan kritik yang dialamatkan ke pemerintah provinsi Gorontalo.

Ibarat dokter yang sudah memberikan minum obat dan vitamin demi kesehatan pasien, kemudian diminta secara paksa untuk memberikan lagi obat dan vitamin kepada pasien yang sama.

Aneh bin ajaib, dugaan publik bahwa Syarifudin Bano ketinggalan informasi terkait keberpihakan pemerintah terhadap para petani lokal.

Melalui Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Surat Ke kementerian Pertanian dan Perdagangan telah dikeluarkan menindaklanjuti perintah Gubernur Rusli Habibie diawal bulan Maret 2021.

Saat itu Gubernur Rusli benar-benar ingin memaksimalkan hasil panen petani lokal dari serbuan beras luar (import).

Gubernur Rusli berharap serapan beras pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) dari petani lokal bisa dimaksimalkan.

“Jadi kalau pun impor beras itu jadi, kita bermohon tidak dikirim ke Gorontalo. Pasti itu akan sangat memukul petani. Berasnya sudah susah dijual, impor masuk ini akan sangat merugikan,” terang Rusli Habibie. (rri.co.id).

Jadi, sebenarnya apa yang menjadi kritik Syarifudin Bano dirasa tidak tepat dikarenakan sebelum dirinya memberikan kritik, pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mengambil tindakan nyata demi kesejahteraan petani lokal.

Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario yang menjelaskan bahwa rata-rata konsumsi beras Gorontalo mencapai 10 Ribu hingga 11 Ribu Ton per bulan.

Menurutnya, kondisi stok beras di Gorontalo cukup hingga akhir tahun dengan luas panen setiap tahunnya mencapai 70.000 Hektar. Bulog Gorontalo juga diminta lebih aktif menyerap beras petani lokal daripada membeli beras luar daerah, apalagi beras impor (rri.co.id).

Jadi, tidaklah tepat kritik yang disampaikan Syarifudin Bano selaku Ketua Komisi I tersebut mengingat dirinyalah yang dirasa minim informasi terkait dengan program dan kebijakan pemerintah provinsi gorontalo untuk kesejahteraan petani lokal.

Hal ini seperti pesan singkat yang disampaikan oleh Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Noval Abdussamad kepada awak media.

“Barangkali dia minim informasi, jadi apa yang disampaikan out of date alias kadaluarsa”. Ujarnya.(*)

Pemkot Makassar SC
Pangkep SC