SUARACELEBES.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menyiapkan strategi percepatan pelaksanaan sejumlah proyek strategis daerah pada 2027. Pemerintah Kota Makassar tidak ingin pekerjaan baru bergerak setelah memasuki triwulan pertama.
Langkah tersebut disampaikan Munafri saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Munafri mengatakan, proyek yang telah memiliki kesiapan perencanaan akan didorong melalui skema tender dini sehingga pelaksanaannya dapat dimulai sejak awal 2027.
“Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” kata Munafri.
Menurutnya, strategi tersebut penting agar program pembangunan tidak kehilangan waktu hanya karena menunggu proses pelaksanaan anggaran berjalan.
Sejumlah proyek strategis yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang juga disiapkan untuk skema tersebut, termasuk proyek yang direncanakan secara multiyears.
“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegasnya.
Karebosi Kembali Masuk Perencanaan
Salah satu proyek yang kembali menjadi perhatian Pemkot Makassar adalah penataan dan pembangunan kawasan Karebosi.
Munafri mengakui, sejumlah kegiatan yang direncanakan sebelumnya belum dapat terlaksana pada tahun berjalan. Karena itu, pemerintah kota kembali memasukkan Karebosi dalam perencanaan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” ujar Munafri.
Karebosi menjadi salah satu bagian dari rencana pembangunan yang akan didorong pemerintah kota setelah proses penganggaran dan perencanaan diselesaikan.
APBD-P 2026 Capai Rp5,26 Triliun
Dalam nota keuangan yang disampaikan kepada DPRD, Munafri menjelaskan bahwa Perubahan APBD 2026 disusun untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas.
Pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih, turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun lebih.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp699,85 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Penerimaan pembiayaan tersebut meningkat sekitar Rp219 miliar atau 45,80 persen dibandingkan target pembiayaan netto dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar.
“Anggaran perubahan yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” ujar Munafri.
Tujuh Prioritas Pembangunan Makassar
Munafri menyebut terdapat tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan APBD 2026.
Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketiga, pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.
Keempat, pengembangan pusat inovasi, seni budaya dan pariwisata.
Kelima, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta penegakan ketertiban umum.
Keenam, peningkatan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas serta penguatan pembangunan kepemudaan dan olahraga.
Ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Munafri mengatakan keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah harus selektif dalam menentukan program yang diprioritaskan.
“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” katanya.
Ia menegaskan, pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci bersama DPRD Kota Makassar.
Pemkot Makassar berharap kebijakan anggaran tersebut dapat menghasilkan program yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan pada 2027.
“Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkas Munafri.
