SUARACELEBES.COM, BANDUNG — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka menegaskan bahwa dirinya telah menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Penegasan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Pasteur, Bandung, Sabtu (26/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi bahkan memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI miliknya di hadapan ratusan kader.
Jokowi mengatakan dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025.
“Supaya tahu semuanya, bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI. Itu sudah 14 Oktober 2025,” ujar Jokowi.
Ia sengaja menunjukkan KTA tersebut untuk menjawab keraguan mengenai status keanggotaannya di PSI.
Momen itu langsung mendapat perhatian kader yang hadir dalam Rakorda PSI Kota Bandung.
Jokowi Yakin PSI Bisa Jadi Partai Besar
Dalam forum tersebut, Jokowi juga menyampaikan keyakinannya bahwa PSI dapat berkembang menjadi partai besar.
“Ini partai baru, tapi juga hati-hati. Meskipun partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, perkembangan PSI mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.
Ia bahkan menyebut sudah ada pihak yang merasa khawatir dengan perkembangan partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep tersebut.
“Tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” tegasnya.
Jokowi kemudian mempertanyakan alasan adanya pihak yang mengkhawatirkan PSI meski partai tersebut masih tergolong baru.
“Wong sama partai baru saja kok takut,” ujarnya.
Di hadapan kader PSI, Jokowi meminta agar mereka tidak ragu menghadapi persaingan politik menuju Pemilu 2029.
Jokowi: Target PSI Bukan Hanya Masuk Senayan
Jokowi juga mengingatkan kader PSI agar tidak menjadikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebagai beban.
Menurut dia, target PSI seharusnya tidak berhenti pada sekadar mendapatkan kursi di DPR RI.
“Target kita bukan hanya masuk Senayan,” tegas Jokowi.
Jokowi menyebut besaran parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 masih menjadi pembahasan. Ia sebelumnya menyatakan tidak mempermasalahkan berapa pun angka yang nantinya ditetapkan.
“Mau 5 oke, mau 6 oke, mau 7 oke, mau 8 oke,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di Solo, Kamis (24/9/2026).
Jokowi menyerahkan keputusan mengenai besaran ambang batas tersebut kepada DPR dan pemerintah.
