Serapan Anggaran Lingkup Pemkot Makassar Rendah, Mendagri Tito Tegaskan Ini

Gerinra Sulawesi Selatan

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Menteri dalam Negeri Tito Karnavian dalam dua bulan ke depan, dirinya akan fokus pada penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga akhir 2019.

Hal itu diungkapkan saat memimpin apel pertama di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

“Karena ini jelang akhir tahun, dua bulan ke depan kita fokus penyerapan anggaran. Saya minta dirjen terkait untuk menyisir daerah-daerah mana yang penyerapan anggaranya kurang bagus,” ujarnya

Tito berharap, pemerintah daerah tidak menghamburkan anggaran serta mengalokasikannya ke program yang tepat. Anggaran sisa akhir tahun diminta digunakan secara efektif.

“Kalau penyerapan anggaranya rendah dan pembangunannya juga enggak ada, kita harus mendorong di pemerintahan kali ini perencanaan dan eksekusinya lebih bagus,” lanjut dia.

Sementara di Lingkup Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Plt Walikota Makassar Iqbal Suaeb penyerapan anggaran belanja langsung APBD 2019 belum maksimal. Dari Rp3.036 triliun anggaran belanja langsung hingga triwulan ketiga, ternyata baru Rp1,26 triliun yang sudah terserap. Artinya, tersisa Rp1,766 triliun anggaran yang belum digunakan.

Berdasarkan rekapitulasi belanja langsung untuk triwulan ketiga, tercatat masih ada 20 organisasi perangkat daerah alias OPD yang mendapat rapor merah dengan capaian dibawah 50%. Sedangkan, 42 SKPD lainnya realisasinya sudah berada diangka 51% hingga 75%.

Di antaranya yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Kecamatan Makassar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan Sangkarrang, Kecamatan Tallo, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Perlengkapan, Dinas Pertanahan, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Idealnya kalau di truwulan ketiga itukan diatas 70%, cuma memang ini masih ada beberapa yang masih dibawah 50%,” kata Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Makassar, Anwar, sesuai yang dikutip di SINDOnews.

Tito yang baru dilantik, dirinya juga akan memastikan koordinasi kebijakan hingga ke tingkat daerah.

Ia berjanji akan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, supaya tidak terjadi tumpang tindih.

“Sekali lagi Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi, secara spesifik nanti kita akan bicarakan,” ujar Tito.(*).

Andi Muhammad Fadli