SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar akan segera berlangsung pada tanggal 3 Desember 2025 mendatang.
Banyak issu beredar terkait polemik pendaftaran hingga pemilihan nanti, salah satunya yakni adanya dugaan intervensi dan intimidasi dari pihak tertentu.
Melihat hal tersebut, Komisi A Bidang Pemerintahan dan Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat menginisiasi pertemuan dengan Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), camat, hingga lurah.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Makassar Supratman, A Pahlevi, Muchlis Misbah, Andi Makmur Burhanuddin, Tri Zulkarnain Ahmad, Andi Hadi Ibrahim, A Odhika, Adi Akbar, dan Meinsani Kecca yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor Sementara DPRD Makassar, Jl Letjen Hertasning, Selasa (25/11/2025).
Legislator DPRD Makassar menyampaikan keluhan warga dengan penekanan tinggi.
Ketua DPRD Makassar Supratman misalnya, ia mendapat banyak laporan ada oknum datang ke kelurahan mengatasnamakan representasi wali kota untuk menekan atau mengintervensi agar mensosialisasikan kandidat tertentu.
“Saya yakin kepala BPM juga tidak tahu, bahkan Wali Kota pun mungkin tidak tahu, tapi di bawah, di belakang, saya jelaskan bahwa ketika ada orang-orang tertentu datang kita tidak perlu menyebutkan siapa langsung gemetar lurahnya. Karena dianggap ini adalah representasi Wali Kota,” ungkap Supratman dikutip dari tribuntimur.com.
Temuan lainnya, ada intimidasi untuk mengurangi kandidat yang ikut dalam pencalonan Ketua RT/RW.
Peluang mereka dimatikan dengan mempersulit pemberkasan, selalu ada alasan untuk menghambat kandidat lain untuk maju.
“Ini butuh ketegasan, Pak. Jangan orang lain dipersulit, sementara orang tertentu dimudahkan,” tegas Supra.
Supra pun khawatir, pelaksanaan RT/RW dengan ragam konflik akan menambah perpecahan di Makassar.
“Jika kita sepakat pemilihan bisa berjalan netral dan berkualitas, ayo kita jalankan. Jika siap sesuai ketentuan, ayo laksanakan. Tapi kalau tidak siap, jangan dipaksakan,” tutup Supra.
