SUARACELEBES.COM, MAKASSAR -Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulsel merilis catatan akhir tahun 2017 terhadap kepemimpinam Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’Mang di kantornya, Jalan Batua Raya, Jumat (29/12/2017).
Berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2013 dan perubahannya Nomor 9 tahun 2015, janji besarnya melalui visi daerah adalah Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada tahun 2018.
Hal itu pun dinilai oleh Kopel belum terwujudkan dan menjadi ‘Utang Politik’ yang tersisa jelang pilkada di Sulsel 2018.
Wakil Direktur Kopel Indonesia, Herman mengatakan bahwa apabila dilihat pada skala nasional perekonomian di Sulsel di atas rata-rata nasional, namun, hal yang berbeda terjadi di Daerah Sulsel yang rapuh dan terjadi ketimpangan pemerataan ekonomi.
“Dari 24 kabupaten di Sulsel, yang tertinggi mengenai ekonomi ditopang karena adanya Makassar dengan kontribusi tertinggi yaitu 95 Milyar lebih dan Keb Selayar yang hanya 2 Milyar sesuai dengan PDBR (Produk Domestik Regional Bruto) sehingga pertumbuhan ekonomi di sulsel hanya ditopang Kota Makassar,” jelasnya.
Hal itupun dinilai oleh Kopel tanpa Kota Makassar pertumbuhan Ekonomi Sulsel tidak akan diatas rata rata Nasional.
“Dan ini menandakan Makassar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional karena sektor ekonominya digerakkan oleh sektor swasta,” tegasnya.
Namun peningkatan PDBR tersebut tidak pernah tercapai antara yang dijanjikan dengan kondisi yang terjadi hingga tahun 2019.
Selain itu, Herman juga mengungkapkan penurunan angka kemiskinan tidak pernah tercapai.
“Janji Kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’Mang akan menurunkan kemiskinan hingga lima persen rupahnya tak terpenuhi, data terakhir jumlah kemiskinan mencapai 9,38 persen,” ungkapnya.
Olehnya itu, Kopel mengharapkan kepada Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel mendatang untuk meneruskan janji politik kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’Mang.(*)
