SUARACELEBES.COM, BOGOR — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. menegaskan bahwa kemandirian farmasi tidak lagi semata-mata menjadi isu kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi bagian strategis dari ketahanan dan pertahanan sebuah negara.
Hal tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat menjadi keynote speaker pada The 6th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Military Pharmacy (ICOPMAP) 2026, yang diselenggarakan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) berkolaborasi dengan Indonesian Military Pharmacy Association, di VVIP Lounge Rectorate, Kampus Bela Negara, Bogor, Jawa Barat.
Konferensi internasional tersebut mempertemukan kalangan akademisi, peneliti, praktisi, regulator, serta pemangku kepentingan di bidang ilmu kefarmasian dan farmasi militer. Dekan Fakultas Farmasi Unhan RI Prof. Yahdiana, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi dan penguatan ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan kefarmasian, kesehatan, dan pertahanan yang terus berkembang.
Dalam keynote speech-nya, Taruna Ikrar menggarisbawahi perubahan paradigma global dalam memandang sektor kesehatan. Menurutnya, kemampuan sebuah negara untuk menjamin ketersediaan obat, vaksin, bahan baku, serta teknologi kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapsiagaan nasional.
“Ketahanan kesehatan adalah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghadapi ancaman pertahanan konvensional, tetapi juga negara yang memiliki kemampuan melindungi rakyatnya ketika menghadapi pandemi, wabah, bencana, maupun kedaruratan kesehatan,” ujar Taruna Ikrar.
Menurut Taruna, pengalaman dunia menghadapi pandemi memberikan pelajaran bahwa ketergantungan terhadap pasokan obat, vaksin, bahan baku, dan teknologi kesehatan dari luar negeri dapat menjadi kerentanan strategis. Karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat kemampuan riset, produksi, hilirisasi inovasi, serta pengawasan obat dan produk kesehatan.
Ia menilai farmasi militer mempunyai posisi unik karena berada pada titik temu antara kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, logistik, kesiapsiagaan, dan pertahanan negara. Farmasi militer bukan sekadar berbicara mengenai penyediaan obat bagi personel militer, melainkan juga kemampuan sebuah negara menjaga keberlangsungan sistem kesehatan dalam berbagai kondisi darurat.
“Farmasi harus kita tempatkan sebagai bagian dari strategic national capability. Kemandirian obat dan teknologi kesehatan pada akhirnya adalah bagian dari kedaulatan bangsa,” kata Taruna.
Regulasi Harus Mengikuti Kecepatan Inovasi
Taruna juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dunia, mulai dari precision medicine, terapi berbasis sel dan gen, produk biologi, artificial intelligence, hingga berbagai teknologi kesehatan berbasis data.
Perkembangan tersebut, menurutnya, menghadirkan tantangan baru bagi regulator. Sistem regulasi tidak boleh menjadi penghambat inovasi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan setiap produk yang digunakan masyarakat memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu.
Karena itu, BPOM terus mendorong penguatan regulasi berbasis sains serta meningkatkan kapasitas pengawasan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi kesehatan global.
Taruna menekankan bahwa kemajuan regulasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas penelitian nasional. Riset yang baik tidak cukup berhenti pada jurnal atau laboratorium. Hasil penelitian perlu didorong menuju tahap translasi, uji klinik, hilirisasi, hingga menjadi produk yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan ekosistem yang mampu membawa hasil penelitian dari laboratorium menuju pasien. Akademisi menghasilkan ilmu pengetahuan, industri melakukan hilirisasi, pemerintah membangun ekosistem, dan regulator memastikan inovasi tersebut aman, bermutu, serta memberikan manfaat,” ujarnya.
Kolaborasi Akademisi, Pemerintah dan Industri
Taruna menyebut kolaborasi menjadi kunci mempercepat kemandirian farmasi Indonesia. Tidak ada satu institusi yang dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas perkembangan kesehatan dan teknologi dunia.
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki kekuatan dalam menghasilkan pengetahuan serta sumber daya manusia unggul. Industri mempunyai kemampuan untuk membawa inovasi menuju skala produksi. Pemerintah membangun kebijakan dan ekosistem, sementara regulator memastikan inovasi berkembang tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Taruna mengapresiasi penyelenggaraan ICOPMAP 2026 sebagai ruang strategis yang mempertemukan dunia akademik, profesi kefarmasian, regulator, industri, dan institusi pertahanan.
Menurutnya, Universitas Pertahanan memiliki posisi penting dalam mengembangkan perspektif baru bahwa ketahanan kesehatan merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem pertahanan negara modern.
“Masa depan pertahanan tidak hanya berbicara tentang kekuatan alutsista. Kita juga harus berbicara tentang ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, kemandirian obat, kemampuan bioteknologi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Taruna.
Melalui The 6th ICOPMAP 2026, Taruna berharap semakin banyak kolaborasi penelitian dan inovasi yang lahir serta dapat diterjemahkan menjadi produk farmasi dan teknologi kesehatan karya anak bangsa.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki sumber daya manusia, biodiversitas, kapasitas akademik, dan industri yang besar. Tantangannya adalah menghubungkan seluruh kekuatan tersebut dalam satu ekosistem yang mampu mempercepat inovasi sekaligus memperkuat kemandirian nasional.
“Ketika Indonesia mampu meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan mengawasi obat serta teknologi kesehatannya sendiri, pada saat itulah kita bukan hanya sedang membangun sistem kesehatan yang kuat, tetapi juga sedang memperkuat kedaulatan dan pertahanan bangsa,” pungkas Taruna Ikrar.
