Oleh Adi Suryadi Culla, Dosen Fisip Unhas; Kordinator Forum Dosen (Ketua Cides-ICMI Sulsel)
SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – BANYAK tantangan yang pasti dihadapi sebuah bengsa dalam membangun dirinya. Salah satunya yang mungkin paling serius adalah kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemimpinnya. Lebih jelasnya, yang dimaksud adalah kriris kepmimpinan.
Krisis kepempinan tidak berarti kita kekurangan pemimpin. Dalam Pemilu, baik Legislatif maupun Pilpres, serta Pilkada, dari domain tingkat Nasional,Kota hingga Kabupaten, dari segala level, bahkan di organisasi sosial pun, bukan tidak ada pemimpin. Justeru banyak, apalagi disiram oleh iklim demokrasi. Yang menjadi soal, dari konteks krisis kepemimpinan dimaksud, adalah tergerusnya figur kepemimpinan yang diteladani, yang berbasis legitimasi moral yang kuat, dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Kini, kita mengalami krisis kepemimpinan di multi level.
Kini, rasanya kita mengalami kriris kepemimpinan yang bertipe negarawan. Lebih banyak yang mengendalikan pranata negara/pemerintahan, corok pemimpin yang berwajah politisi. Bukan berarti politisi tidak bisa menjadi negarawan, yang terjadi lebih banyak tidak bisa menjadi negarawan. Negara telah menjadi sosok yang langka, sementara politisi bertebaran bahkan melimpah
Apa peredaan politisi dan negarawan. Sosok politisi lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan atau kelompok. Sementara negarawan meletakkan idealisme dan prinsip republikanisme dalam arti kepentingan publik. Politisi berorientasi partisan, sementara negarawan inklusif, berorientasi kemasalahatan bangsa. Seorang negarawan berjuang untuk jiwa raganya dan menumbuhkan keteladanan, sementara politisi berjuang untuk partai dan kekuasaannya.
Rasanya saat ini, negeri ini butuh pemimpinan yang diteladani. Dulu, dalam sejarah negeri ini, kita pernah memiliki pemimpin yang mampu memberikan kompas moral, kesejukan dan keteladanan pada zamannya. Sebutlah sosok sejumlah proklamator seperti Haji Agussalim, Bung Hatta, Muhammad Natsir, demikian juga di masa Orde Baru dan Reformasi seperti sosok BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid. Berikutnya pendekar hukum seperti Baharuddin Lopa, Artijo Al Kautsar, dan di tingkah lokal dari dunia akademik plus birokrasi seperti sosok Ahmad Amiruddin (manta Gubernur Sulawesi Selatan).
Kini di tengah situasi negara yang sedang dilanda berbagai masalah kenegaraan dan kebangsaanm, kita butuh pemimpin yang tidak hanya sekadar mampu mengelola rutinitas administrasi (birokrasi) pemerintahan, apalagi jika ia kemudiaan justeru menampilkan pantulan wajah demagog dan pencitraan diri. Selama ini pemimpin bangsa hanya sekadar memoles citra diri, dan membabgun akumulasi suara dukungan numerik dari hasil pemilu serta partai politik dan derivasi institusi sosialnya. Buah dari semuanya adalah postur kekuasaan yang angkuh, degradative dari segi partisipasi pblik, serta gagal memberikan kompas moral untuk keteladanan publik.
Mungkin lanskap proyektif negeri seperti itulah yang terjadi, sehingga bangsa ini mengalami berbagai kekisruhan, gejolak social dan ketidakpuasan. Dalam beberapa bulan terakhir, gejolak terjadi di level nasional terkat berbagai masalah program pembangunan yang berakibat terjadinya berbagai protes sosial terhadap Lembaga-lembaga negara mulai dari domain kekuasaan pemerintahan eksekutif (Predisen beserta derivasinya), insitusi legislatif, hingga kelembagaan yudikatif dari tngkat pusat hingga ke daerah. Termasuk protes pemerintah daerah terhadap pusat akibat ketidakadilan pembagian sumberdaya alam), hingga gejolak sosial di berbagai daerah seperti di Papua dan Aceh, Pati, Madura, Lampung, dan sebagainya; hinga di Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Gowa.
Intinya, negeri ini sedang berhadapan permasalahan kebangsaan, terutama krisis kepemimpinan. Dampak dari berbagai manifestasi krisis kepemimpinan yang dialami, kini dirasakan dalam berbagai aspek pembangunan mulai dari ekonomi seperti kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat, masalah BBM, kenaikan pajak, keluhan pengembangan berbagai dunia usaha, dan sebagainya; hingga ke permasalahan hukum dan politik yang melahirkan gejolak sosial dan aksi protes, hingga persoalan kultural dan keagamaan yang memerlukan sentuhan kearifan.
Dari lanskap kebangsaan yang sedang tersorot itu, rasanya dibutuhkan kemauan bagi pemimpin bansa untuk reflektif. Pemmpin bangsa mungkin selama terperangkap dengan pragmatisme, materialisme dan hedoisme. Sehingga lupa akar sejatinya, bahwa kekuasaan yang diperoleh adalah amanah rakyat, bukan warisan keluarga atau titipan partai politik.
Refleksi yang utama: Bangsa ini butuh pemimpin yang mau meresapi, tidak sekaadar mendengar, suara sang demos (rakyat) yang menjadi sumber daulat kekuasaan negara. Dan yang utama bahwa kita butuh pemimpin bangsa yang mampu mempersatukan dan atau menjembatasi kemajemukan bangsa ini, mampu mewujudkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan pemerataan. Secara individu, negeri ini menuntut kepemimpinan yang bersosok keteladanan dan mengayomi secara kemanusiaan, mampu memberikan kompas moral dalam membangun kepercayaan (trusth) masyarakat,
*****
Makassar, 26 Agustus 2026
