banner dprd mkassar

Puluhan Ormas dan OKP di Makassar Gelar Deklarasi Pilkada Damai Tolak Politisasi SARA

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR -Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Azry Yusuf meminta kepada calon kepada daerah baik pasangan Calon Gubernur, Walikota dan Bupati agar taat terhadap peraturan pilkada, tidak menggunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye dan melakukan politisasi SARA.

Hal tersebut disampaikan oleh Azry Yusuf dalam Diskusi Deklarasi Pilkada Damai yang dilakukan oleh sejumlah Akademisi, Ormas, OKP dan Pergerakan Mahasiswa yang berlangsung di salah satu cafe di Jalan Faizal Makassar, (07/03/2018).

Dalam diskusi yang mengambil Tolak Politisasi SARA dan Tempat Ibadah Sebagai Panggung Politik dengan tegas Azry Yusuf meminta agar tempat ibadah tidak digunakan kampanye, jika hal tersebut terjadi Bawaslu akan melakukan tindakan Pidana.

PicsArt_03-07-02.03.38

“Bukan lagi teguran, kita tidak main main jika ada yang melanggar memanfaatkan tempat ibadah, itu jelas tindakan pidana. Itu sudah jelas aturannnya. Kampanye ditempat ibadah kita kecam, karenaa ini sangat rentan terjadinya konflik dilapangan. Orientasi kita untuk menghadapi pilkada mari lah kita menjadi perekat bangsa jangan mencederai persatuan kita.”tegas Azry Yusuf.

Lanjut dijelaskan untuk meminimalisir konflik di Pilkada, Bawaslu Sulsel telah melakukan pendekatan secara persuasif. “Terkait dengan ASN kita mengevaluasi secara ketat dan kita akan tindaki kalau ada ASN yg terlibat, money politic jika ada kandidat yang terbukti maka kita akan diskualifikasi,” jelasnya.

Asrar Marlang mewakili KPU Sulsel yang hadir dalam acara itu menyatakan bahwa Pilkada ini bukan sesuatu yang menyeramkan, banyak hal yang dilakukan untuk mengawal pilkada damai dan berkualitas.

“Tugas kami di KPU adalah melayani rakyat menggunakan hak pilihnya, tentu juga politisasi agama dan tempat ibadah jangan sampai terjadi karena ini akan merusak jalannya proses pilkada yang berkualitas, kampanye ini akan melewati bulan ramadhan tapi ini pasti tugasnya bawaslu dan harus mengawal ketat. Tapi tentunya kita semua harus mengawal ini karena penyelanggara juga terbatas,” harap Asrar.

Sementara itu Arif Wicaksono selaku akademisi mengatakan bahwa di pilkada serentak masing masing punya dinamika dan punya cela. “Kita harus mencipkatan situasi politik yg bermartabat. Persoalnya bagaimana itu akan tercapai jika keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan pilkada tidak mendukung sepenuhnya. pilkada ini akan damai jika ditandai dengan kesadaran masyarakat, selanjutnya elemen pemuda harus membangun sinergi dan relasi diantara tim sukses untuk mewujudkan pilkada damai,” kata Arif Wicaksono.

Selanjutnya menurut Andi Nuralim, ketua LMPI Sulsel mengatakan bahwa di Sulsel tidak akan ada zona merah ketika penyelenggara tidak terjebak dalam dukungan ke salah satu kandidat.

“Dipilkada masyarakat harus dilibatkan, tentunya masyarakat punya ruang besar untuk terlibat, belum lagi ada persaingan dukungan dalam pilkada, dan pastinya juga ada pihak yang sengaja ingin merusak pilkada,olehnya itu LMPI akan menjadi garda terdepan jalanya pilkada Sulsel yang aman dan berkualitas,” ucap Nuralim.

Setelah melakukan dikusi Puluhan ketua dan perwakilan Akademisi, Ormas, OKP, dan pergerakan mahasiswa menggelar deklarasi pilkada damai dan berkualitas.
(*)

PDAM Makassar