SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar disarankan untuk mengabaikan putusan Panwaslu Makassar. Dia dituntut untuk lebih konsentrasi menjalankan perintah peradilan yang tinggi diatasnya, yakni Mahkama Agung (MA).
Saran ini disampaikan oleh Advokat Muda, Sulaiman Syamsuddin. Ada beberapa alasan yang menjadi ulasan aktivis hukum ini.
Pertama, bahwa Panwaslu dalam meregister gugatan pasangan Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (Danny-Indira) telah melanggar perbawaslu nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.
“Itu dikarenakan DIAmi bukan lagi peserta Pilkada berdasarkan SK (surat keputusan) KPU yang menetapkan satu pasangan calon yaitu Munafri Arifuddin- Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu),” kata Sulaiman, Selasa (15/5/2018).
Kedua, dalam lampiran perbawaslu nomor 15 tahun 2017, format model formulir PSP-1 -permohonan penyelesaian sengketa pemilihan haruslah besesuaian antara petitum permohonan dengan putusan panwaslu format model PSP-20- putusan penyelesaian sengketa Pemilihan.
“Maka KPU wajib untuk mengesampingkan putusan Panwaslu nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018,” tegasnya.
Ke tiga, bahwa dalam perkara penyelesaian sengketa pemilihan Panwaslu kota mkassar bukanlah sebagai “lembaga peradilan”, akan tetapi Panwaslu hanya sebagai lembaga ajudikasi yang sifatnya ad-hoc.
“Sehingga dalam putusan Panwaslu harus tunduk pada Perbawaslu nomor 15 tahun 2017, dimana mengacu pada format formulir Model PSP-20, putusan penyelesaian sengketa pemilihan yg bersifat hanya ‘mekinta’ karena frasa ‘memerhatikan’ hanya boleh digunakan oleh lembaga peradilan incasu PTTUN/MA,” jelasnya.
Keempat, posisi Panwaslu bukanlah lembaga yang lebih tinggi daripada KPU yang dimana Panwaslu tidak dapat memerintahkan KPU melainkan hanya meminta.
“Kelima, bahwa lampiran-lampiran dalam Perbawaslu nomor 15 tahun 2017 haruslah menjadi pedoman baik bagi pemohon, termohon maupun Panwaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah ,” tutur dia.
Keenam, Bahwa dengan demikian KPU Makassar wajib untuk mengesampingkan atau tidak melaksanakan isi putusan Panwaslu kota makssar no. 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018. (*)
