SUARACELEBES.COM, WAJO – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar dialog publik terkait ketahanan pangan di Kedai Adreena, Padduppa, Sengkang, Kabupaten Wajo, Senin malam (18/5/2026).
Dialog publik ini dilaksanakan dalam rangka membahas isu-isu kekinian, salah satunya terkait krisis global dan ketahanan pangan yang sedang ramai diperbincangkan.
Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo Andi Pammeneri, Kepala Badan Perencanaan dan Riset Kabupaten Wajo Muhammad Ilyas, anggota DPRD Wajo H. Sudirman Meru, serta pimpinan cabang Bulog Kabupaten Wajo yang diwakili Fakhrul selaku Wakil Bulog.
Ketua JMSI Pengcab Wajo, Muh. Nur menyampaikan bahwa kegiatan dialog publik ini akan terus digulirkan.
“Program ini insya Allah akan terus kita gulirkan untuk membangun perspektif terkait isu-isu yang lagi berkembang,” ucapnya.
Ia menambahkan ketahanan pangan dianggap penting untuk dibahas mengingat konflik yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika yang bisa berpengaruh terhadap nilai tukar dolar.
“Melalui dialog ini kita akan melihat sampai sejauh mana kemampuan ketahanan pangan menjaga stabilitas ekonomi terkhususnya di Kabupaten Wajo,” lanjutnya.
Anggota DPRD Wajo, H.Sudirman Meru mengatakan bahwa ini adalah momentum kita untuk saling mengisi dan menyukseskan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Wajo.
“Itulah yang nantinya diolah, bagaimana nantinya meningkatkan ketahanan pangan,” jelasnya.
Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Andi Pammeneri menyampaikan bahwa terkait masalah ketahanan pangan tentunya ada beberapa aspek yang perlu diketahui, termasuk masalah produksi.
Andi Pammeneri juga menyampaikan bahwa di tahun 2025, Kabupaten Wajo berhasil menghasilkan panen kurang lebih 800 ton.
“Dibanding tahun 2024, pada tahun 2025 kita ada peningkatan,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa selain masalah produksi, optimalisasi lahan pertanian juga harus menjadi perhatian.
Selain itu, ada beberapa program-program yang masih terus berlanjut seperti cetak sawah, oplah rawa, dan non-rawa.
Kepala Badan Perencanaan dan Riset Kabupaten Wajo, Muhammad Ilyas mengatakan bahwa Kabupaten Wajo aman dalam menghadapi krisis global dengan beberapa keunggulan termasuk luas lahan pertanian.
Selain produksi meningkat, Muhammad Ilyas juga mengatakan bahwa distribusi juga harus lancar termasuk masalah harga.
“Jadi ini harus dijaga betul, bagaimana masalah harga,” tekannya.
Dari pihak Bulog, Fakhrul menjelaskan secara konsep bahwa peran Bulog dalam ketahanan pangan ada 3: tersedia, terjangkau, dan terstabil. Dalam laporan yang disampaikan pihak Bulog, saat ini jumlah stok beras yang tersedia mencapai 47 ribu ton.
Sementara itu, serapan gabah dilaporkan naik.
“Kalau tahun lalu kita berputar di kisaran angka 26 ribu, saat ini sudah mencapai hingga 33 ribu ton,” jelasnya.
Selain fasilitas pengolahan dan penggilingan, Bulog juga masih membutuhkan space untuk penyimpanan agar kualitas tetap terjaga.
Lebih lanjut, Fakhrul juga menjelaskan fungsi strategis dari Bulog yang mengamankan harga dari petani hingga ke konsumen terakhir.
“Selain mengamankan harga dari petani, kita juga harus mengamankan harga hingga ke konsumen terakhir,” lanjutnya.
Dalam sesi diskusi, Abd. Aziz dari JMSI Wajo mempertanyakan terkait harga beras yang tetap mahal meskipun terdapat data bahwa stok beras tersedia hingga tahun 2027.
“Kenapa pemerintah tidak pernah berpikir menurunkan harga beras?” tanyanya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada standar yang ditentukan, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat dan petani.
Menanggapi dinamika harga beras, pihak Bulog menegaskan posisi mereka yang murni bertindak sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, bukan penentu regulasi.
“Bulog itu bukan sebagai regulator, Bulog itu berfungsi sebagai operator, Pak. Jadi apa pun yang diputuskan itu kami jalankan,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan bahwa dalam menjaga stabilitas pangan, Harga Eceran Tertinggi (HET) mutlak diperlukan sebagai acuan resmi.
“Ketika itu tidak ada standar, itu kita tidak bisa menentukan itu mahal atau murah. Maka pemerintah dalam hal ini yang membuat undang-undangnya, yang membuat regulatornya, itu menetapkan ada harga eceran tertinggi sebagai batas acuan,” pungkasnya. (*)
