SUARACELEBES.COM, MAMUJU – Puncak perayaan hari jadi Sulawesi Barat yang ke-13, Anggota DPR-RI dari partai NasDem Akbar Faizal menginspirasi Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Sulawesi Barat, dalam seminar Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural yang digelar Auditorium Kantor Guburnur Sulbar, Jum’at (22/09/2017).
Dalam acara tersebut Akbar Faizal menyampaikan bahwa Sulawesi Barat sebagai provinsi yang baru terbentuk, untuk itu para ASN Sulbar harus berpikir jauh kedepan dalam memajukan Sulawesi Barat.
“Para pak bupati yang hadir dan para camat, jangan hanya berpikir bagaimana melaksanakan upacara dengan baik. Tapi berpikir membuat konsep jauh kedepan untuk kemajuan dan mensejahterakan masyarakat Sulbar,” kata Akbar Faizal yang disambut tepuk tangan oleh para peserta seminar.
Menurut AF sapaanya, Undang-undang ASN dirancang bagaimana negara melakukan percepatan. “Jangan biarkan masyarakat kita dilayani berlarut. Dan sebagai ASN bagaimana menghindari pelanggaran prosedur,” tegasnya.
Lanjut AF menjelaskan bahwa kultural sosial sangat penting dipahami oleh ASN. Pasalnya, sebagai ASN harus mengetahui kultur masyarakatnya. “Kenapa keributan antara pejabat masih sering terjadi dengan masyarakatnya, karena mereka tidak memahami kultur dari masyarakatnya. Sebagai pemimpin, sebagai ASN harus memahami kultur masyarakatnya. Nah, untuk itu saya kembali sampaikan bahwa peningkatan kompetensi sosial kultural sangat penting,” terang AF.
Selain Akbar Faizal, seminar tersebut juga dihadiri Kapolda Sulbar, Brigjen Baharuddin Jafar, Tokoh perintis Provinsi Sulbar Rahman Hasanuddin, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Farida, dan Deputi Lembaga Administrasi Negara Pusat, Dr. Muh Idris.
Dr. Muh Idris dalam acara tersebut menyampaikan bahwa di provinsi Sulbar kedepan akan dibangun sistem yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya tindakan korupsi. “Perlu langkah konstruktif untuk melakukan perubahan tersebut agar birokrasi di Sulbar mampu hadir di tengah masyarakat dan bersaing di era global,” Ungkap Muh Idris.
Muh Idris menyebut setidaknya ada lima indikator efektifitas tata pemerintahan yang masih memerlukan perbaikan lebih jauh. Pertama, akuntabilitas pejabat publik, stabilitas politik, efektifitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, kualitas peraturan, hukum dan perundang-undangan, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi yang masih memerlukan perbaikan terus menerus.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar yang membuka seminar tersebut menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendorong ASN bekerja dengan cepat dan tepat. “Reformasi birokrasi sering disuarakan, untuk itu di Sulbar akan dilakukan reformasi birokrasi
untuk mencapai good governance. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pemprov Sulbar akan melakukan peningkatan kualitas pengembangan di bidang IT,” ungkap Ali Baal.
Namun menurut Ali Baal untuk memajukan Sulbar dan mewujudkan pemerintahan yang baik, bagaimana pemerintah provinsi dan daerah bersinergi menjalankan agenda reformasi birokrasi. (*)
