SUARACELEBES.COM, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., untuk memperkuat sinkronisasi data pelaku usaha nasional. Pertemuan berlangsung dalam rangka kunjungan ke BPS Command Center di Command Center, Gedung 1 Kantor BPS RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026), mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun basis data pelaku usaha yang lebih akurat, terpadu, dan mutakhir sebagai fondasi pengawasan obat dan makanan berbasis risiko. Sinkronisasi data antara BPOM dan BPS diharapkan memperkuat pemetaan pelaku usaha di sektor obat, pangan olahan, kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan. Data yang akurat dan terintegrasi akan membantu BPOM menyusun prioritas pengawasan, mengidentifikasi tingkat risiko, mempercepat pelayanan publik, sekaligus memberikan pendampingan yang lebih tepat kepada pelaku usaha.
“Data yang terintegrasi menjadi modal penting dalam mewujudkan pengawasan yang efektif, presisi, dan berbasis bukti. Melalui kolaborasi dengan BPS, BPOM dapat meningkatkan akurasi pemetaan pelaku usaha, memperkuat analisis risiko, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha,” ujar Taruna Ikrar.
Dalam kunjungan ke BPS Command Center tersebut, kedua lembaga membahas penguatan interoperabilitas data, harmonisasi klasifikasi dan identitas pelaku usaha, serta pemanfaatan data statistik nasional untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Sinergi ini juga diarahkan untuk mengurangi duplikasi data dan memperkuat kesesuaian informasi antara data statistik nasional dengan data pengawasan obat dan makanan.
Taruna Ikrar dalam kunjungan tersebut didampingi Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H.; Staf Khusus Kepala BPOM dr. Wachyudi Muchsin SKed SH MKes C.Med; Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Lynda Kurnia Wardhani, S.E., M.Si.; Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Dr. Ria Christine Siagian, S.Si., Apt., M.Sc.; Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nur Iskandarsyah, S.IP., M.T., M.Sc.; serta Tim Ahli Bidang Humas Akbar Endra.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti didampingi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat.; Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si.; Direktur Sistem Informasi Statistik Joko Parmiyanto, MEDC.; Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Prof. Setia Pramana, S.Si., M.Sc., Ph.D.; serta Direktur Neraca Pengeluaran Dr. Windhiarso Ponco Adi P., S.Si., M.Eng.
Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik penguatan kolaborasi tersebut. Menurutnya, data statistik yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah, termasuk membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang semakin efektif, transparan, dan berdampak langsung terhadap perlindungan masyarakat.
Melalui kunjungan ke BPS Command Center, delegasi BPOM juga memperoleh gambaran mengenai pemanfaatan teknologi informasi, sistem pemantauan data, metodologi statistik, serta sains data yang dikembangkan BPS. Pengalaman tersebut menjadi referensi penting bagi BPOM dalam mempercepat transformasi digital dan penguatan tata kelola data pengawasan obat dan makanan secara nasional.
Kolaborasi BPOM dan BPS ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, mempercepat transformasi digital birokrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat daya saing industri nasional, serta mendorong pemberdayaan UMKM agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, berkhasiat, dan berdaya saing di pasar global.
Melalui sinkronisasi data pelaku usaha yang lebih akurat dan terintegrasi, BPOM dan BPS berkomitmen menghadirkan kebijakan yang semakin presisi, memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memberikan kepastian regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi kedua lembaga diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan perlindungan optimal kepada seluruh masyarakat sesuai visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
