SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memahami perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Pemahaman tersebut dinilai penting agar proses pengadaan berjalan tepat aturan, akuntabel, sekaligus mendukung percepatan realisasi anggaran daerah.
Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2026 dengan tema Implementasi dan Tata Kelola Katalog Elektronik Pemerintah berdasarkan Regulasi dari Mekanisme Pengelolaan Katalog Elektronik Terbaru yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Risiko di Hotel Gammara Makassar, Rabu (30/9).
Kegiatan strategis ini menghadirkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Biro Humas dan Umum KPU RI, Abito Yuwono, serta diikuti oleh para pejabat perencana dan pengelola keuangan SKPD se-Kota Makassar.
Sekda Makassar Andi Zulkifly menyoroti capaian realisasi belanja daerah Kota Makassar yang kerap tidak ideal pada awal hingga pertengahan tahun anggaran. Kondisi ini dinilai berbanding terbalik dengan kapasitas fiskal dan pendapatan daerah Kota Makassar yang tergolong sangat baik.
“Dampak dari kurang pahamnya pengadaan barang dan jasa ini sangat besar, salah satunya terhadap realisasi belanja kita. Di Kota Makassar, realisasi belanja selalu bermasalah di awal dan pertengahan tahun, nanti di akhir baru dikebut. Bahkan Bapak Wali Kota kerap mengeluhkan kenapa pola realisasi kita tidak pernah ideal,” ujar Andi Zulkifly.
Ia mengungkapkan, keterlambatan realisasi kerap dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di SKPD yang menguasai regulasi PBJ. Ditambah lagi, aturan pengadaan kerap mengalami penyesuaian, seperti Perpres Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, hingga Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 yang berlaku mulai 1 September.
“Pendapatan kita sangat tinggi, di atas Rp2 triliun. Tetapi kalau pendapatan tinggi, cara belanja kita juga harus cepat dan aman. Salah satu skema terbaik adalah e-purchasing melalui e-katalog karena harganya transparan, penyedianya jelas, dan dapat diakses publik. Namun, pelaksanaannya butuh pemahaman teknis yang kuat dari para pengelola kegiatan,” tegasnya.
Andi Zulkifly meminta pimpinan SKPD—terutama yang mengelola pagu anggaran besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kebudayaan—untuk mengutus pejabat berwenang dan berkompeten dalam bimtek ini, bukan sekadar pemenuhan formalitas kehadiran.
“Kegiatan ini jangan dianggap seremonial. Saya minta setiap SKPD memiliki SDM yang betul-betul paham aturan PBJ dari awal hingga akhir. Hasil bimtek ini harus dibahas kembali di kantor masing-masing, bagikan materinya kepada kasubag perencanaan dan sekretaris dinas, lalu diskusikan bagaimana langkah kita menghadapi skema pengadaan terbaru,” imbaunya.
Ia menambahkan, Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini tidak hanya diisi dengan sosialisasi materi, tetapi juga pelatihan langsung serta simulasi pelaksanaan e-purchasing dan pengadaan barang/jasa konstruksi.
“Kita berharap seluruh unit kerja dapat berakselerasi mempercepat penyerapan anggaran demi mendorong percepatan pembangunan daerah,” jelasnya.
