Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara serta Denda Rp 500 Juta, Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Hakim telah menetapkan, terdakwa Nurdin Abdullah yang terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemprov Sulsel divonis 5 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 500 Juta. Vonis ini dibacakan langsung di Ruang Sidang Harifin Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar dan berlangsung secara online, Senin (29/11/2021).

Majelis hakim telah memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif yang pertama sebagaimana telah diatur dengan diancam pidana Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor seperti diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Nurdin Abdullah juga telah dinyatakan terbukti bersalah dengan menerima gratifikasi yang sebagaimana telah diatur dengan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ibrahim Palino selaku Hakim Ketua dalam sidang di Pengadilan Tipikor Makassar telah memvonis terdakwa Nurdin Abdullah dengan pidana 5 tahun penjara serta denda sebanyak Rp 500 juta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 500 juga dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” ujarnya.

Masa hukuman yang telah ditetapkan terhadap Nurdin Abdullah ini dihitung sejak dirinya telah ditangkap dan ditahan oleh KPK. Selain itu, hakim juga telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Nurdin Abdullah, yaitu pembayaran uang pengganti sebesar Rp 23.187.600.000 dan 350 ribu dolar Singapura (SGD).

“Dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan,” tambah Ibrahim Palino.(*)

Badan Intelijen Negara
Pangkep SC