SUARACELEBES.COM, WAJO — Jelang pelantikan Bupati Wajo Terpilih, Amran Mahmud menyampaikan bahwa unsur penting yang tercantum dalam Visi pemerintahan dibawah kepemimpinanya di Kabupaten Wajo nanti adalah pemerintah yang amanah.
Unsur ini terinternalisasi melalui perwujudan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas bebas korupsi demi menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Amran Mahmud berkeinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah tidak lepas dari banyaknya masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Wajo ini
“Tadi saya ditemui masyarakat wajo, mereka menyampaikan langsung kepada saya, bahwa harus jelas transparansi di Kabupaten Wajo, mereka sangat sangat berharap agar setelah saya dilantik bisa diatasi di masa pemerintahan 2019-2024 ini,” ungkap pasangan H.Amran SE ketika berdiskusi dengan salah seorang warga Kabupaten Wajo yang kebetulan menemuinya di sela-sela kegiatan ibadah umrah di tanah suci Mekkah pagi tadi, Jumat (4/1/19).
Suami dari Hj.Sitti Maryam ini Menambahkan pemerintah daerah nanti harus didukung oleh aparat yang jujur dan memiliki integritas dalam menjalankan amanah jabatannya.
“Tugas dan tanggung jawab yang ada dalam setiap jabatan terikat pada norma hukum dan norma moral yang harus dijiwai oleh pemangkunya, sehingga tugas dan tanggung jawab tersebut bisa dijalankan dengan baik,” lanjut Amran Mahmud.
Menyinggung soal sinyalemen tentang adanya pemborosan atau inefisiensi dalam penggunaan anggaran yang terjadi pada setiap OPD, Amran Mahmud menegaskan untuk menjamin pengelolaan APBD nanti dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Kata dia, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran asas-asas pengelolaan keuangan yang terjadi karena itu kunci keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan.
“Itu yang akan menjadi bahan evaluasi terhadap setiap aparat yang bekerja di bawah kepemimpinan kami nantinya, dan tentu kami juga akan menggandeng aparat penegak hukum untuk menjamin pengelolaan anggaran berlangsung dengan baik” tutup amran mahmud
Bahkan menurutnya dia telah mendapatkan kabar bahwa OPD dan kecamatan diharuskan melaksanakan kegiatan pada bulan januari 2019 ini agar bisa mengumpulkan dana dengan nilai yang bervariasi. Kegiatan yang akan dilakukan pada umumnya berupa perjalanan dinas secara besar-besaran
“Kami merasa prihatin dan menyayangkan sikap aparat pemerintah yang masih berpikir pragmatis tanpa memedulikan rakyat,” singkat Amran Mahmud.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, H Amiruddin membantah kabar tersebut. Adapun program yang digenjot saat ini
kata dia, adalah penyelesaian Rencana Umum Pelaksanaan (RUP) dimana harus final pada Januari 2019 dari sisi metode perencanaan
“Tidak ada percepatan berjalan normatif saja, karena berdasarkan rekomendasi Korsubga (Kordinasi supervisi pencegahan KPK). Kita diarahkan untuk menyelesaikan RUP, diimput tepat waktu,” jelasnya.
Apalagi lanjutnya, di Sulsel sudah ada rencana aksi dan pendampingan dengan KPK. Karenanya Pemda direkomendasikan untuk merampungkan rencana pengadaan pada Januari.
“Januari RUP harus rampung kalau tidak akan terjadi pergeseran waktu yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan. Adapun metode lelang atau penunjukan pelaksanaannya belum ditentukan, tapi RUP harus selesai Januari,” tutupnya.(*)
