SUARACELEBES.COM, WAJO – Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo menuai sorotan dari Solidaritas Aktifis Muda Indonesia.
Sekjen Solidaritas Aktivis Muda Indonesia (SAMI) Kabupaten Wajo Andi Hasriadi meminta KPU Kabupaten Wajo dalam penggunaan anggaran APBD agar transparan.
“Kami berharap penggunaan anggaran Pilkada Kabupaten Wajo transparan termasuk dalam penggunaan anggaran sosialisasi, anggaran penggajian KPPS, penggunaan anggaran cetak kartu suara dan biaya per TPS,” kata sekjen SAMI, Andi Hasriadi, Selasa, (3/12/2025).
Lanjut Andi Hasriadi, anggaran APBD yang digunakan KPU pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Wajo tahun 2024 – 2029 kurang lebih 45 miliar dan kuat dugaan anggaran tersebut banyak yang tidak sesuai peruntukannya,” lanjutnya.
“Oleh karena itu kami meminta kepada pihak penegak hukum untuk melakukan audit penggunaan anggaran tersebut karena dari awal tidak jelas berapa anggaran setiap titik kegiatan,” kata Andi Hasriadi.
Sementara itu ketua KPU Kabupaten Wajo, Andi Munawara yang dikonfirmasi lewat salah satu staffnya Andi Lily mengatakan kalau ketua KPU lagi istirahat.
“Tabe pak, Pak Ketua KPU lagi capek semalam begadang, dan sebentar lagi mau ke Makassar,” kata Andi Lily menyampaikan apa yang di sampaikan oleh ketua KPU.
Dan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo, Mansyur yang kami coba konfirmasi, hanya menyuruh kami datang ke Hotel Sermani, yang kebetulan saat itu ada kegiatan KPU di hotel tersebut.
Kami mencoba mendatangi di Sermani Hotel dan menunggu di lantai casebo hotel, tapi pak sekretaris tak kunjung datang menemui awak media sampai kami pulang.
Bahkan berdasarkan salah satu chat pak Sekretaris KPU mengatakan kalau ada orangnya bernama Fadli menemui kami, namun kami tidak ketemu siapa siapa lalu kami bergeser ketempat lain.
Kami menganggap dengan adanya perwakilan yang diperintahkan menemui awak media kami menganggap itu perilaku yang tidak elok karena yang kami butuhkan adalah konfirmasi.
Sekrataris atau Ketua KPU sebagaimana yang dikatakan bahwa kami informasinya adalah satu pintu.
Artinya kalau satu pintu mengapa nomor hp Ketua KPU tidak diberikan kepada kami, sehingga mempermudah kami komunikasi kepada Ketua KPU.
“Bahkan berkali kali kami meminta nomor Ketua KPU tidak juga diberikan, baik itu melalui sekretaris maupun stafnya…ada apa ya,” tutupnya.
