Kisruh Label Halal, Ketua MUI Sarankan Kemenag Serap Aspirasi Terlebih Dahulu

Pemprov-Sulsel

SUARACELEBES.COM, JAKARTA – BPJPH Kemenag menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal itu dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Pemberlakuan logo halal tersebut dipastikan Kemenag secara nasional, maka label yang dikeluarkan oleh ormas secara bertahap akan tak dipakai.

Label halal baru itu pun ditanggapi pro dan kontra oleh masyarakat. Masyarakat banyak menilai label halal itu bersifat Jawasentris dan tak terbaca jelas tulisan halal dalam bahasa Arab. Sementara Kemenag sudah membantah bahwa label tersebut tak bersifat Jawasentris.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Soleh meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyerap aspirasi terlebih dulu dari banyak pihak terkait pembentukan label halal yang baru.

“Sebagai kebijakan publik, tentu idealnya menyerap aspirasi publik yang hidup di tengah masyarakat. Mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis,” kata Asrorun dikutip dari CNNindonesia.com.

Menurut Asrorun, penetapan label halal merupakan satu kesatuan mata rantai dari sertifikasi halal yang tak terpisahkan antara banyak pihak.