PSU di 13 Kabupaten di Sulsel, Pengamat Politik : Pemilu Kali Ini Banyak Pelanggaran

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – KPU Sulawesi Selatan telah menerima 40 rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ( PSU) dari Bawaslu yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan.

Di Kabupaten Barru misalnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pemilihan Suara Ulang ( PSU) di 9 TPS, di lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Barru.

Terkait hal ini Pengamat politik dari kampus Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto melihat sistem dan penyelenggara Pemilu tahun ini masih banyak kekurangan, dengan ditemukannya indikasi kecuranan sehingga dilakukan PSU.

“Memang penyelenggaraan Pemilu kali ini cukup banyak pelanggaran. Kelihatan betul kalau sistem dan penyelenggara Pemilu kita masih banyak kekurangan,” Kata Andi Luhur, saat dihubungi senin (22/04/2019).

Andi Luhur menjelaskan PSU harus di lakukan jika memenuhi syarat pengulangan. “Negara harus memfasilitasi PSU, termasuk menyediakan penyelenggara yang lebih berintegritas untuk melindungi hak politik warga negara,” jelasnya.

Bagi penyelenggara pemilu yang melakukam pelanggaran juga sudah jelas ada sanksi etik dan bahkan pidana.
“Saya kira sudah jelas sanksi bagi penyelenggara yang melanggar regulasi,” tegas Andi Luhur.

Peristiwa berbagai pelanggaran pemilu ini
harus jadi pembelajaran untuk mengantisipasi pelanggaran serupa.
“Kedepan, peristiwa ini harus jadi pembelajaran untuk mengantisipasi pelanggaran serupa. Pembenahan dan penyempurnaan system juga harus terus dilakukan,” harapnya.

Berdasarkan informasi dari KPU Sulsel ada sebanayak 13 Kabupaten/Kota yang melakukan PSU yaitu Makassar, Jeneponto, Takalar, Barru, Pangkep, Maros, Pare-pare, Bone, Soppeng, Toraja Utara, Luwu, Palopo, dan Luwu Timur.

Komisioner KPU Sulsel Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Antar lembaga Uslimin menyebutkan PSU dilakukan di 13 daerah ini karena kelalaian KPPS yang tetap memasukkan warga yang memilih di TPS hanya karena membawa KTP elektronik padahal alamat di KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS itu.(*)

Badan Intelijen Negara
Pangkep SC