banner dprd mkassar

Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Provinsi Gorontalo Peringkat Kedua Inflasi Terendah

pemprov sulsel

SUARACELEBES.COM, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo diwakili Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo didampingi Kepala Perum Bulog Provinsi Gorontalo, Pelaksana tugas Kepala Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo dan anggota TPID di lingkup Setda Provinsi Gorontalo mengikuti penyelenggaraan Rapat Koordinasi secara vidcon di ruang Command Centre kantor Gubernur Gorontalo, Senin (18/9/2023).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin yang dilaksanakan dari gedung Sasana Bhakti Praja kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada rakor kali ini yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir terutama membahas terkait harga bahan pokok beras dan gula pasir yang sampai dengan minggu ke tiga bulan September mengalami kenaikan di sejumlah besar kabupaten/kota se Indonesia. Sesuai dengan hasil rilis data BPS pusat yang disampaikan oleh Deputi bidang statistik  distribusi dan jasa Ibu Pudji Ismartini untuk komoditas beras sendiri mengalami kenaikan harga di 341 kabupaten/kota dan untuk komoditas gula pasir terjadi kenaikan harga di 340 kabupaten/kota sehingga hal ini membuat adanya perubahan Indeks Perkembangan Hal (IPH) yang perlu menjadi perhatian untuk seluruh kepala daerah di Indonesia baik provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk capaian Inflasi year on year sendiri pada bulan September, sesuai dengan paparan Inspektur Jendral Kemendagri Bapak Tomsi Tohir, 10 provinsi dengan inflasi y-o-y tertinggi mulai dari angka 3,52 sampai dengan yang tertinggi yaitu 4,4 (y-o-y) yakni Sultra, Sulsel, Kalbar, Kaltim, NTT, DI Yogyakarta, Jatim, Maluku Utara, Kalsel dan Papua Barat, Sementara Provinsi Gorontalo dengan angka Inflasi sebesar 2,02 y-o-y.

Provinsi Gorontalo untuk sementara berada di peringkat ke 2 untuk provinsi dengan tingkat Inflasi terendah. Diharapkan kepada kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota dapat menjaga kestabilan inflasi di daerah sehingga inflasi nasional juga akan terkendali, hal ini sesuai dengan harapan dari bapak Presiden Joko widodo untuk dapat mengendalikan Inflasi secara nasional demi ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi.

Call Center PU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *