Belum Ditahan, Eks Dirut PD Pasar Raya Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Kedua

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka, Eks Direktur Utama Perusahaan Daerah (Dirut PD) Pasar Makassar Raya, Abdul Rahim Bustam yang akan berlangsung pekan ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pidana Khusus Kejari Makassar, Haidar melalui pesan singkat whatsupp mengkonfirmasi terkait pemanggilan tersangka yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemeriksaan lanjutan ARB sebagai tersangka dilakukan sebab tim penyidik merasa perlu melakukan pendalaman kasus.

“InsyaAllah pekan ini dek, dipantau saja ya,” balas Haidar melalu WA

Lebih lanjut Haidar belum mau membeberkan materi pemeriksaan terhadap tersangka. Begitupula dengan rencana penahanan terhadap Abdul Rahim Bustam.

Dalam kasus ini penyidik berhasil menemukan peran ARB, berdasarkan rekomendasi putusan hakim yang telah memvonis Kepala Unit Pasar Pabaeng-baeng Timur, Laesa A Manggung tiga tahun penjara.

Dengan peran turut serta melakukan penganjuran terhadap tindak pidana yang dilakukan Laesa dan telah terbukti di pengadilan. Perbuatan Laesa itu diantaranya, memuluskan penjualan lods pasar Pabaeng-baeng dengan cara mengajukan surat penambahan potensi penambahan lods sebanyak 33 lods, dengan ukuran 2 x 2 meter kepada Direktur PD Pasar Makassar Raya, Rahim Bustan. Tarif sewa yang dikenakan yakni Rp2.3 juta permeter atau Rp9.2 setiap lodsnya.

Tarif sewa itu kemudian membengkak dua hingga tiga kali lipat yang kemudian disewakan kepada tujuh orang penyewa, yaitu disewakan kepada Saha sebesar Rp25 juta, kepada Ratnawati Rp40 juta (dua lods), kepada Diana sebesar Rp45 juta (dua lods), kepada Iqbal sebesar Rp25 juta, kepada Budi sebesar Rp35 juta (dua lods), kepada Asriani ssbesar Rp5 juta dan Musrifin sebesar Rp10 juta.

Ketujuh penyewa lanjut jaksa telah membayar  tarif sewa lods melebihi harga ketetapan, yang seharusnya total pembayarannya hanya Rp87 juta, namun membengkak sebesar Rp96.4 juta sehingga total tarif sewa menjadi Rp185 juta.

Rangkaian perbuatan ARB yang dianggap menganjurkan menurut jaksa telah melanggar tiga pasal yakni Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Badan Intelijen Negara
Pangkep SC